Lamban, Program Layanan Poros Perbatasan Dikritik

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara Niko Hartono menilai, kecewa karena sejak program diluncurkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, 16 Februari lalu, faktanya baru 5 paspor yang dicetak untuk para tenaga kerja Indonesia.

”Dengan adanya poros perbatasan diharapkan bisa menyelesaikan keberadaan TKI ilegal, tapi program ini berjalan tidak sesuai dengan yang didemokan di depan Menko kemarin,” ujar Niko, Selasa (23/2/2016).

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan yang membawahi masalah ini dinilai tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi, menyusul kaburnya 24 buruh migran ilegal yang deportasi dari Malaysia saat berada di penampungan sementara.

“Seharusnya dipantau keberadaan mereka di mana,” ungkap Politisi Partai PDI-P ini.

Selain itu, lanjut Niko, BP3TKI Nunukan selaku pelaksanan program tidak transparan terkait pengelolaan anggaran. Padahal program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan ditargetkan melayani 10.000 TKI pada tahun 2016.

“Apakah program ini tidak bisa berjalan maksimal karena anggaran atau seperti apa ini harus dijelaskan. Pengelolaan anggaran harus transparan,” kata Niko.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, Niko siap melaporkan hal tersebut kepada Menteri.

''Jangan sampai Menko sudah meresmikan berharap banyak Poros Perbatasan dengan maksimal, pada kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan,'' pungkas Niko.