Tak Rasakan Manfaat, Warga Usir Pengelola Objek Wisata Pasir Timbul

Menurut Kepala Desa Gebang H Dadang, kontrak pengelola dengan masyarakat sudah habis sejak tahun 2014.

"Pengelolaan Pasir Timbul sama sekali tidak melibatkan masyarakat," kata Dadang pada Rabu (27/1/2016).

Dia memaparkan, dalam kurun waktu liburan pendapatan dari taksi perahu per hari bisa beromset sekitar Rp 100 juta.

"Ada sekitar 50 perahu yang diberdayakan dalam sehari bisa 12 perjalanan, itu belum termaksud sewa pondokan dan penginapan serta fasilitas lainnya," ujar dia.

Meski demikian, Dadang tak menampik jika terdapat 20-30 warga desa yang bekerja sebagai penyedia transportasi penghubung dari satu pulau ke pulau lain.

"Kami tidak mendapat manfaat apapun, warga yang akan masuk ke objek wisata Pasir Timbul itu juga dipungut biaya. Ini sudah keterlaluan," kata dia lagi.

Padahal, lanjut dia, Pasir Timbul yang dikelola PT Sari Ringgung merupakan aset masyarakat setempat.

"Kami menginginkan obyek wisata Pasir Timbul dikembalikan kepada masyarakat," tambah Dadang.

Sementara itu Direktur Walhi Lampung Hendrawan menjelaskan, pihak pengelola telah menyerobot aset milik warga.

"Konteks administrasinya pengelola Pasir Timbul tidak memiliki amdal, jelas objek wisata ini telah melanggar peraturan lingkungan hidup," ujar dia.

Pasir timbul dikelilingi hutan mangrove dan Pulau Tangkil sementara di dasar lautnya pengunjung bisa menikmati keindahan terumbu karang.

Pasir Timbul memiliki luas areal sekitar lima hektar dan di bagian tengah Pasir Timbul terdapat sebuah kafe yang bisa dikunjungi sambil menikmati keindahan alam.