Gara-gara Sikap Wakil Ketua DPRD yang Mendua, Rapat Pun Kacau

Keributan pertama kali dimulai ketika Amiruddin yang menyatakan secara pribadi dirinya tak mempermasalahkan rencana PLN membangun jaringan listrik ke Desa Bulubawang. Namun, saat disodori warga selembar kertas berisi pernyataan setuju jika pohon kelapanya ditebang tanpa ganti rugi, dia menolak memberikan tanda tangan.

Sikap yang tak jelas ini langsung memicu keributan di antara warga yang hadir. Rapat dengar pendapat di Komisi II DPRD Polewali Mandar ini pun ricuh seketika.

Sejumlah warga yang menolak pohon kelapanya ditebang tanpa ganti rugi Rp 1 juta per pohon menyatakan dukungannya kepada wakil ketua yang menolak memberikan tanda tangan, sedangkan kubu warga lainnya mendesak sikap tegas Amiruddin.

Sikap tak jelas ini juga diikuti oleh sejumlah warga. Seorang pria berpeci, misalnya, semula sudah rela pohon kelapanya ditebang pihak kontraktor PLN untuk membangun jaringan listrik. Namun, belakangan dia berubah pikiran dan ikut menuntut ganti rugi Rp 1 juta per pohon kelapa.

Rapat ini pun lagi-lagi gagal membuahkan kesepakatan. Ketua Komisi II DPRD Polewali Mandar Abu Bakar yang memimpin sidang memilih menutup rapat tanpa hasil apa pun karena suasana yang kacau. Menurut Abu, semula DPR hanya mengundang salah satu pihak secara bergiliran untuk didengarkan pendapat dan keinginannya, namun dia terkejut karena rapat malah dihadiri oleh kedua kelompok warga yang pro dan kontra.

“Rapat hari ini kembali gagal, rencanaya DPR akan melakukan peninjauan lokasi sebelum kembai menggelar rapat yang dihadiri semua pemangku kepentingan,” ujar Abu.

Meski rapat telah ditutup, pertengkaran antardua kelompok warga ini berlangsung dari dalam ruangan hingga di halaman kantor DPRD Polewali Mandar.