Korban Lumpur Sidoarjo Kecewa, Dana Talangan Batal Cair

"Semula kami sangat senang, ada ganti rugi yang cair sebelum hari raya, karena bisa dibuat untuk berlebaran, tapi bagaimana lagi, validasinya belum selesai," kata Suwartini, bekas warga Renokenongo, Kecamatan Porong, usai acara penyerahan perjanjian dana talangan di Pendopo Sidoarjo, Selasa (14/7/2015) siang.

Ibu empat anak yang bekerja sebagai buruh pabrik rokok ini pun terpaksa harus mencari utang untuk membeli makanan, baju baru, dan semua keperluan persiapan lebaran lainnya. "Cari utang ke mana-mana biar bisa lebaran," kata dia.

Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sunarso mengatakan, diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam validasi dokumen berkas penerima ganti rugi dana talangan. "Karena itu, kami berharap kepada warga korban lumpur, untuk mendukung soal kelengkapan administrasi agar validasi cepat selesai," ujar dia.

Dari 3.337 berkas warga terdampak lumpur Sidoarjo yang menerima ganti rugi dari dana talangan, saat ini masih 1.127 yang sudah divalidasi.  Pemerintah akhirnya bersedia memberi dana talangan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban Lumpur Sidoarjo oleh PT Lapindo Brantas dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.

Dari dana talangan senilai Rp 781.688.212.000, pemerintah mendapat jaminan aset senilai Rp Rp 2.797.442.841.586. Surat perjanjian ditandatangani pekan lalu oleh Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mewakili Pemerintah sebagai Pihak Pertama, dan Presiden Lapindo Brantas Inc. Tri Setia Sutisna, dan Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam sebagai Pihak Kedua.