Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ronny Talapessy: Pemenjaraan Tapol Tak Menyelesaikan Masalah Papua

Kompas.com - 23/06/2015, 23:06 WIB
Kontributor Jayapura, Alfian Kartono

Penulis

J AYAPURA, KOMPAS.com — Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk membebaskan tahanan politik (tapol) Papua yang saat ini masih ditahan di sejumlah lembaga pemasyarakatan di Papua.

Sekjen DPP Relawan ABJ, Ronny Talapessy, saat dihubungi Kompas.com, mengatakan, kebijakan tersebut sebagai bentuk komitmen Presiden Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan di Papua yang sudah lama tidak diperhatikan. Menurut dia, rencana pembebasan tapol tersebut untuk mengobati hati masyarakat Papua dan sebagai langkah awal pelaksanaan komitmen Jokowi untuk membangun Papua dengan damai. [Baca juga: Pemerintah Proses Pemberian Amnesti untuk Puluhan Tapol Papua]

“Kebijakan ini merupakan pelaksanaan komitmen Jokowi yang disampaikan saat kampanye lalu untuk menyelesaikan masalah Papua. Kita ketahui pemerintah sebelumnya yang melakukan pendekatan militer ataupun pendekatan politik anggaran dengan gelontoran uang yang terbukti belum mampu menyelesaikan masalah Papua,” terang Ronny yang dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (23/6/2015).

Ronny menilai, inti permasalahan Papua adalah keterbelakangan ekonomi dan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Ia mencontohkan masih tingginya angka buta huruf di Provinsi Papua sehingga tak mengherankan jika angka kemiskinan masih tinggi di Papua.

Dengan kondisi ini, menurut Ronny, tidak mengherankan bahwa kemudian muncul riak perlawanan terhadap pemerintah karena merasa tidak diperhatikan.

Pembebasan tahanan politik, menurut Ronny, sebagai langkah manusiawi dari Presiden Jokowi yang akan menjadi pintu masuk untuk penyelesaian persoalan mendasar Papua lainnya.

“Pemenjaraan tidak menyelesaikan masalah Papua, dan para tapol seharusnya dibina. Inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk membina mereka sehingga mereka merasa dimanusiakan untuk mengobati luka hati mereka. Ini akan menjadi pintu masuk interelasi sosiokultural di mana negara hadir pada elemen paling mendasar seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan prasarana lainnya,” ungkap Ronny.

Ronny menyayangkan adanya penolakan dari Komisi I DPR RI melalui Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, yang menyatakan kebijakan tersebut tak sesuai road map dan harus dengan pertimbangan dari DPR. Menurut dia, apa yang disampaikan oleh Tantowi Yahya mewakili Komisi I DPR RI menunjukkan ketidakpahamannya terhadap masalah Papua.

“Seharusnya semua pihak harus mendukung niat tulus Presiden Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan Papua, dan bukan justru menjadi penghambat. Kami siap berdebat terbuka dengan Tantowi Yahya dan Komisi I biar rakyat bisa menilai mana pemimpin yang punya sense of humanity,” tegas Ronny. [Baca: Soal Tapol Papua, Relawan Jokowi Tantang Tantowi Debat Terbuka]

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com