PPP Dukung Wacana "Reshuffle" Kabinet

"Apabila ada menteri yang kinerjanya di bawah standar dan tidak mampu menerjemahkan Nawacita secara maksimal, tidak ada salahnya Presiden melakukan evaluasi menyeluruh," ungkap pria yang biasa disapa Romy itu di Ambon, Senin (20/4/2015).

Reshuffle, lanjutnya, merupakan hak Presiden karena hal itu telah diatur dalam undang-undang. Menurut dia, terkait masalah itu, PPP bersama partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hanya mampu memberikan bahan evaluasi kepada Presiden terkait kinerja kabinet.

"Reshuffle adalah sepenuhnya hak Presiden karena itu diatur dalam undang-undang kita dan partai yang ada dalam KIH hanya memberikan bahan evaluasi saja. Namun, menteri siapa saja yang akan diganti itu menjadi kewenangan Presiden," ujarnya.

Adapun soal menteri yang berasal dari PPP, lanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, sejauh ini sangat baik. Bahkan, Romy mengklaim bahwa menteri asal PPP yang ada di kabinet saat ini merupakan menteri dengan kinerja yang baik.

"Menteri yang berasal dari PPP dari hasil evaluasi kami jelas menyatakan beliau merupakan salah satu dari tiga menteri yang juga dinilai publik baik," ujarnya.