Pertemuan Kader Golkar Sultra Kubu Agung Laksono Dibubarkan Paksa

KENDARI, KOMPAS.com - Kisruh Partai Golkar di tingkat DPP meluas hingga ke daerah. Kali ini, pertemuan DPD I Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), versi Agung Laksono yang digelar di Restoran Fajar Kendari, Jumat (3/4/2015) malam dibubarkan paksa oleh sekitar seratus orang dari kubu Aburizal Bakrie (ARB).

Pantauan di lokasi, massa Golkar yang diduga versi ARB berusaha masuk ke dalam tempat pertemuan, namun berhasil dicegah petugas polisi dari satuan intel Polres Kendari. Mereka berteriak dan meminta agar pertemuan yang dihadiri kader dan pengurus Partai Golkar dihentikan, karena dianggap telah melanggar.

"Silakan bubar, sebelum kami naik hambur nanti," teriak seorang demonstran dari kubu Golkar ARB.

Pelaksana tugas (Plt) DPW I Golkar Sultra, Oheo Sinapoy yang memimpin dialog dengan puluhan kader partai berlambang beringin menutup pertemuan tersebut. Mereka mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian menuju ke mobil masing-masing, lalu meninggalkan lokasi pertemuan.

Koordinator Golkar versi ARB, La Ode Ardin menyatakan, pihak kepolisian harusnya tidak mengizinkan pertemuan ini. Karena sesuai putusan sela PTUN, tidak boleh ada kegiatan partai.

"Kami mau minta konfirmasi kepada Oheo terkait pertemuan ini, sebab putusan sela PTUN jelas-jelas melarang ada kegiatan atas nama Partai Golkar. Ini kan sudah melanggar hukum, justru ini dikawal polisi, apa itu bukan pelanggaran," kata Ardin di halaman Restoran Fajar Kendari.

Sebelumnya, Plt DPD I Golkar Sultra versi Agung Laksono dalam dialog dengan puluhan kader partai mengatakan, jika ada yg mengatasnamakan Partai Golkar selain versi Munas Ancol, Jakarta itu tidak sah dan di luar struktur partai.

"Saya diamanatkan sebagai pelaksana tugas golkar Sultra oleh pengurus DPP yang disahkan Menteri Hukum dan HAM. Dengan begitu siapapun yang pakai atribut golkar yang bukan dari DPP partai golkar tidak sah," tegas Oheo dalam rapat dengan kader Golkar Sultra, jumat malam.

Selain itu, lanjut Oheo, pihaknya juga ditugasi untuk menertibkan organisasi. Karena dalam waktu dekat akan ada pilkada serentak.

"Kendali organisasi di tangan saya, jadi siapapun yang akan mencoba lawan keputusan ini, maka akan berurusan dengan hukum. Itu saja, kalau mau ikut silakan tidak mau ikut juga tidak apa-apa," terangnya.

Oheo melanjutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera bertemu dengan gubernur selaku pembina partai politik, Kapolda dan KPUD Sultra.

"Secara internal pekan depan kita akan buat pertemuan dengan seluruh pengurus DPD II Golkar," tambahnya.