19 Negara Bahas Isu Kejahatan Maritim di Yogyakarta

"Maritime Security Desktop Exercise ke-6 ini dalam rangka untuk meningkatkan kerja sama keamanan maritim di kawasan regional," jelas Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI DA Mamahit, Senin.

Menurut Mamahit, setiap negara tentu memiliki permasalahan sendiri-sendiri tentang kejahatan maritim. Namun, setiap permasalahan yang terjadi di wilayah perairan menjadi konsentrasi bersama karena saling berkaitan di antara negara.

Kegiatan ini, lanjut dia, merupakan kerja sama antara Bakamla RI dan Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS)

"Ini merupakan wadah dalam mewujudkan solidaritas keamanan wilayah laut. Mulai dari laut Cina Selatan hingga ke Samudera Hindia patut kita jaga bersama," jelasnya.

Salah satu persoalan yang menonjol misalnya soal sengketa laut Cina Selatan. Meski secara geografis tidak berdekatan dengan Indonesia, namun lambat laun akan ada imbasnya bagi nusantara. Melihat hal itu, sejumlah negara sepakat menjalankan Piagam Asean untuk menjaga stabilitas kawasan maritim.

"Ada juga illegal fishing, illegal migrant, termasuk juga seperti soal perbudakan itu. Hal-hal seperti itu kita bahas bersama-sama untuk mencari solusinya," tandasnya.

Negara yang terlibat dalam diskusi Maritime Security Desktop Exercise ini antara lain Australia, Sri Langka, Republik Rakyat Tiongkok, Hongkong, Jepang, Maladewa, Pakistan, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Bangladesh, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Singapura dan India. Sementara instansi dari dalam negeri antara lain Bakamla RI, TNI Angkatan Laut, Polri, Basarnas, Sekretariat Kabinet, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Ditjen Imigrasi, Badan Inteligen Negara, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).