Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Belum Libatkan Komnas HAM dalam Kasus Paniai

Kompas.com - 26/03/2015, 02:29 WIB
Kontributor Jayapura, Alfian Kartono

Penulis

JAYAPURA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan bertanya kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno terkait rencana pemerintah melibatkan mereka dalam Tim Terpadu Pengungkapan Kasus Paniai Berdarah.

Pasalnya, sejak mendapat instruksi membentuk tim terpadu pengungkapan kasus Paniai berdarah dari Presiden Joko Widodo, Desember tahun lalu, pihak Kementerian Polhukam belum menghubungi Komnas HAM.

Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Siti Noor Laela yang juga ketua tim investigasi kasus Paniai mengatakan, Komnas HAM sebagai lembaga mandiri setingkat lembaga negara di bidang hak asasi manusia, belum dilibatkan dalam tim terpadu tersebut.

Menurut Siti, sepengetahuan dia, hanya Mabes Polri yang sudah mendapat surat dari Kementerian Polhukam untuk terlibat dalam tim terpadu untuk mengungkap kasus yang menewaskan 4 warga sipil di Enarotali, 8 Desember 2014 lalu.

“Kami akan mencoba proaktif mempertanyakan itu, apakah akan dilibatkan dalam tim gabungan tersebut. Termasuk mempertanyakan apakah Mabes TNI juga dilibatkan,” jelas Siti Noor Laela didampingi Natalius Pigai saat ditemui di Mapolda Papua, Rabu (25/3/2015) petang.

Komnas HAM Tolak Dinilai Lamban

Menanggapi tudingan Komnas HAM lamban menangani kasus bentrokan berdarah antara aparat dengan warga di Lapangan Karel Gobai Enarotali, Siti mengaku menyerahkan penilaian itu kepada publik.

“Kasus Paniai sangat besar dan menjadi sorotan dunia internasional, sehingga kami dari Komnas HAM harus hati-hati dan objektif melihat peristiwa ini,” ungkap Siti.

Pascakejadian tersebut, jelas Siti, pihaknya sudah dua kali berkunjung ke Paniai untuk mengumpulkan data terkait kejadian tersebut. Selain itu, Komnas HAM juga sudah mendatangi Mabes Polri dan Mabes TNI menanyakan kasus tersebut.

“Kami sudah mendatangi tiga tempat kejadian perkara dan sudah pernah melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian. Kami juga sudah mewawancarai banyak warga yang berada di lokasi saat kejadian,” jelas Siti.

Namun Siti mengakui, belum ada data hasil otopsi terhadap ke-4 korban tewas dalam kejadian tersebut akibat penolakan keluarga. “Otopsi belum dan baru dilakukan visum saja. Kami akan mencoba melakukan pendekatan dengan pihak keluarga jika memungkinkan untuk dilakukan otopsi,” ungkap Siti.

Terkait kedatangan tim investigas Komnas HAM yang dipimpinnya di Jayapura, Siti mengatakan ini sebagai tahapan untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih.

Seperti diberitakan sebelumnya, bentrokan berdarah antara warga dengan aparat di Kabupaten Paniai, 8 Desember 2014 lalu, dipicu penyerangan orang tak dikenal bersenjata terhadap sekelompok anak yang sedang membangun pondok natal di Kampung Ipakije, Distrik Paniai Timur, Minggu (7/12/2014) malam.

Tak terima penyerangan terhadap anak di Pondok Natal, ratusan warga berkumpul di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, dan melakukan penyerangan terhadap Kantor Polsek Paniai Timur dan Kantor Koramil Paniai.

Bentrokan antara aparat dengan warga menewaskan 4 orang warga dan melukai 7 orang lainnya, sementara dari aparat kepolisian dan TNI sebanyak 5 orang dikabarkan luka-luka terkena lemparan batu. Selain itu, Kantor Polsek dan Koramil mengalami kerusakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com