Dukungan untuk KPK di Pantai Losari

Ribuan warga Kota Makassar yang memadati Pantai Losari setiap hari minggu pagi untuk berolahraga dan jalan santai, mereka lalu bergabung dengan puluhan pegiat antikorupsi yang berorasi mendukung KPK. Turut hadir dalam aksi, LBH Makassar, LBH Papua dan LBH Manado.

Warga pun antusias memberikan dukungan dengan membubuhkan tandatangannya di kain putih yang dibentangkan di sepanjang Jl Penghibur. Sementara itu, pegiat antikorupsi dari berbagai elemen silih berganti berorasi dengan menggunakan alat pengeras suara.

Selain itu juga, pegiat antikorupsi yang juga merupakan rekan-rekan Ketua KPK, Abraham Samad membagi-bagikan selebaran kepada pejalan kaki di sepanjang Pantai Losari.

Dalam selebaran itu, mereka mendesak Presiden Joko Widodo segera menegaskan kembali sikapnya mendukung pemberantasan korupsi dengan menghentikan kriminalisasi pimpinan KPK, mendesak Wakapolri dan Kabareskrim Mabes Polri untuk segera mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Mereka mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan rekomendasi Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan memecat Komjen memecatnya serta Kabareskrim Komje Budi Waseso. Presiden diminta tegas dan tidak diintevensi oleh Partai Politik, menolan calon Kapolri pelanggar HAM dan anti pemberantasan korupsi.

Menurut Wakil Direktur LBH Makassar, Zulkifli mengatakan, aksi ini akan terus dilakukan di berbagai dari di Indonesia dan bersinergi dengan tim di Jakarta uang melakukan advokasi. Dimana upaya penghancuran KPK akan terus mendapat perlawanan dari Rakyat Indonesia.

"Kami akan melakukan perlawanan terhadap penghancuran KPK baik dalam bentuk advokasi dan kampanye dukungan KPK serta berdemonstrasi. Apalagi, Presiden lamban mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah KPK VS Polri," katanya.

Terkait pencalonan Budi Waseso sebagai calon Kapolri, Zulkifli sangat menyesalkan tindakan Kompolnas. Dimana kewenangan Kompolnas tidak memperhatikan situasi yang kian memanas dan tidak mendengar aspirasi masyarakat.

"Kalau saya melihat, kinerja Kompolnas tidak maksimal. Harusnya Kompolnas menjadi kontrol bagi polisi, bukan hanya sibuk dengan pemilihan Kapolri. Seperti penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dilakukan Budi Waseso, harusnya Kompolnas langsung bertindak dan melakukan penyelidikan dengan bekerjasama Komnas HAM," tegasnya.