Pulangkan 676 Nelayan Asing, Kaltim Gelontorkan Rp 1,8 Miliar

Kepada wartawan, Mukmin mengatakan, selama masa penampungan hingga pemulangan, Pemprov Kaltim harus merogoh kocek hingga Rp1,8 miliar. Untuk hidup di masa penampungan, manusia perahu ini mendapat bantuan kebutuhan hidup sehari-hari seperti 1.055 dos mi instan, lauk pauk terdiri atas sarden, kecap, saos, minyak goreng sebanyak 1.000 dos, beras tujuh ton, terpal 80 lembar dan singkong mentah 3,2 ton.

“Total anggaran bantuan operasional dari Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 1,8 miliar. Dana itu dikeluarkan sejak manusia perahu tertangkap hingga masa pemulangan. Termasuk untuk pengobatan dan bantuan operasional sehari-hari,” kata Mukmin, Kamis (15/1/2015).

Sebelum melepas, Mukmin mengingatkan agar mereka tak kembali lagi. Dia menegaskan akan menindak tegas jika para manusia perahu kembali tertangkap atau menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

“Diingatkan jangan kembali lagi, ini sudah kedua kalinya, jangan sampai terjadi lagi. Jika ini terulang, maka Pemprov Kaltim tidak segan bertindak lebih tegas dan sesegera mungkin memulangkan mereka,” ujarnya.

Pemulangan itu dilakukan Mukmin dengan sangat hati-hati, sebab dikhawatirkan dapat memicu pelanggaran hak azasi manusia (HAM). Apalagi, kata dia, selama di daratan Tanjung Batu, manusia perahu ini menuntut macam-macam.

“Jadi hal-hal semacam ini patut diperhatikan serius agar tidak menimbulkan konflik dan pelanggaran HAM, baik terhadap manusia perahu maupun warga lokal. Meski solidaritas terhadap sesama dijunjung tinggi, namun permasalahan yang dihadapi pemerintah baik pusat maupun daerah tidak hanya soal ini,” jelasnya.

Sehingga, lanjut dia, diharapkan pemerintah pusat dapat memperhatikan kondisi tersebut ketika tiba-tiba manusia perahu kembali ke perairan Indonesia, khususnya ke Pesisir Berau.

“Jadi semua tidak mudah, dan pemerintah pusat juga harus memerhatikan,” sebutnya.

Sebelaumnya, manusia perahu tertangkap pada 17 November 2014 dan ditampung di Tanjung Batu, Kabupaten Berau. Mereka dipulangkan pada 14 Januari 2015 lalu oleh Pemprov Kaltim karena Kalimantan Utara masih menjadi "anak bawang" Pemprov Kaltim.