Cegah "Pungli", Urus KTP di Solo Bisa Melalui Mobil Keliling

Mobil jenis Elf yang baru saja diresmikan oleh wali kota Solo tersebut segera dimanfaatkan oleh warga yang hendak membuat e-KTP atau KK. Pelayanan maksimal secara cepat menjadi tujuan dari peluncuran mobil keliling Adminduk ini. Di dalam mobil Adminduk ini sudah terpasang peralatan komputer, alat pemindai dan juga printer.

Saat mobil Adminduk ini "nongkrong" di Kampung Jagalan pada Jumat (19/12/2014), beberapa warga mulai berdatangan untuk membuat KTP atau hanya sekadar melihat-lihat. Beberapa petugas pun segera mengeluarkan meja dan kursi plastik di samping mobil untuk melayani warga.

Purwanti (58), warga Jagalan, Solo, yang hendak mengurus KTP miliknya mengaku mobil Amdinduk keliling ini sangat membantu bagi masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan, terutama bagi orangtua.

"(Urus KTP) tidak harus pergi ke kecamatan dan irit ongkos," kata Purwanti, Jumat.

Purwanti berharap mobil keliling tersebut diperbanyak jumlahnya agar bisa melayani lebih banyak warga.

Sementara itu, saat ditemui terpisah, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo berharap, mobil keliling tersebut bisa menerapkan pelayanan cepat satu hari atau one day service. Hal tersebut untuk mencegah adanya pungutan liar atau pungli dari pihak ketiga.

"Harus dilayani cepat dalam satu hari, dan ini harus disosialisasikan oleh lurah-lurah agar warga bisa dilayani dan tak ada pungli," kata wali kota yang akrab disapa Rudy ini.

Rudy menambahkan, mobil adminduk tersebut harus menyasar ke kampung-kampung dan daerah pinggiran yang jauh dari kecamatan serta kelurahan, bukan berhenti di mal saja.

"Tujuannya membantu warga yang kesulitan membuat kartu adminsitrasi mereka. Jadi jangan nongkrong deket mal sajam, melainkan di pasar tradisional atau di pelosok-pelosok," kata ketua DPC PDIP Solo tersebut.

Rudy berencana akan menambah mobil keliling adminduk tersebut sehingga bisa "jemput bola". Dia menyebutkan, pengadaan untuk satu unit mobil ini hanya menghabiskan Rp 400 juta. Apabila membangun kantor kecamatan bisa menghabiskan lebih dari Rp 2 miliar.

"Daripada membangun kantor yang uangnya sampai 2 miliar, lebih baik bikin lima mobil sudah bisa melayani warga dengan cepat," katanya.