Tolak Larangan PNS Rapat di Hotel, 1.000 Karyawan Hotel Turun ke Jalan

Dengan menggunakan berbagai kostum hotel masing-masing, massa mendatangi Kantor Gubernur dan Gedung DPRD. Para pekerja hotel di Kendari menumpang mobil truk tronton sambil berorasi. Mereka juga membawa keranda mayat.

Asisten Chip Engineering Hotel Clarion Kendari, Rudi Mastando, selaku koordinator aksi, menegaskan, kebijakan Menteri PAN-RB bisa mengakibatkan PHK (pemutusan hubungan kerja) massal bagi karyawan hotel di Kendari.

"Ini akan terjadi PHK massal jika Presiden dan pemerintah pusat tidak meninjau ulang larangan itu. Sebab, omzet perhotelan menurun hingga 50 persen yang berdampak pada karyawan," ungkap Rudi dalam orasinya di Kantor Gubernur Sultra, Senin (15/12/2014).

Rudi mengatakan, Provinsi Sultra yang paling merasakan imbas dari kebijakan itu. Sebab, sebelum kebijakan pelarangan rapat di hotel bagi PNS berlaku, sudah ada pemberlakuan UU Minerba yang mengakibatkan PHK dan penurunan pendapatan hotel.

"Segmen pasar industri perhotelan selama ini di Sulawesi Tenggara hanya perusahaan dari industri pertambangan dan dari pemerintah melalui kegiatan pemerintahan di hotel. Sebenarnya, pelaksanaan UU Minerba sudah merugikan kami sebab tingkat hunian hotel turun sampai 80 persen," ujar dia.

Tak hanya itu, kata Rudi, hotel juga harus melunasi cicilan di bank. Untuk itu, para karyawan hotel meminta Menteri PAN-RB meninjau kembali kebijakan tersebut. "Akan ada PHK besar-besaran. Bila itu terjadi, angka pengangguran di daerah ini akan semakin besar. Tentu tingkat kriminalitas juga meningkat. Belum lagi kredit macet di bank yang semakin banyak dan para pengusaha menengah seperti supplier akan kehilangan pendapatan dari hotel," ungkap Hendra.

Perwakilan Pemerintah Provinsi Sultra, Hendra Iskandar, yang menerima pengunjuk rasa mengaku akan menyampaikan tuntutan para karyawan hotel ke Gubernur. "Pimpinan tidak ada di tempat. Ada agenda lain di luar. Tapi, kami akan teruskan pernyataan sikap Bapak dan Ibu sekalian," kata dia.

Mendengar penjelasan Pemerintah Sultra, ribuan karyawan kemudian melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Sultra. Sebelumnya, massa berorasi di alun-alun Kota Kendari.

Sementara itu, pada waktu yang bersamaan, Pemerintah Provinsi Sultra menggelar rapat evaluasi dan penyerahan DIPA tahun 2015 di Hotel Clarion Kendari, Senin 15 Desember 2015. Acara tersebut dihadiri Gubernur Sultra, Bupati, dan Wali Kota serta sejumlah pejabat pemerintah se-Sulawesi Tenggara.