Soal Partai yang Dukung RUU Pilkada, Silakan Rakyat Menilai

"Partai yang dukung RUU Pilkada, rakyat yang akan menilainya," kata pria yang pernah menjadi kader Gerindra itu.

Anton menegaskan bahwa dirinya sudah menolak RUU Pilkada sejak awal. Oleh karena itu, dia siap mendukung judicial review ke Mahkamah Konstitusi bersama walikota se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (Apeksi).

"Saya selaku anggota Apeksi siap menjadi pelopor untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkapnya di sela diskusi publik "Evaluasi Satu Tahun Kepemimpinan Baru Kota Malang," yang diselenggarakan oleh Harian Surya.

Menurut Abah Anton, UU Nomor 32 tahun 2004 sudah jelas mengatur bahwa pemerintah daerah dipilih langsung oleh rakyat. Seharusnya, kepala daerah dan anggota dewan yang juga dipilih oleh rakyat memikirkan nasib dan aspirasi rakyat.

Selain itu, Abah Anton mengatakan, selain siap menjadi pelopor, Kota Malang juga siap menjadi tuan rumah pertemuan Apeksi dalam rangka membahas pengesahan UU tersebut.

"Malang siap akan jadi fasilitator atau tuan rumah musyawarah Apeksi membahas langkah ke depan setelah RUU Pilkada disahkan," katanya.