Ditangkap Tangan Kumpulkan Setoran DAK, Kepala SD Mengaku Bingung

"Saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba saja ditangkap. Saya masih bingung. Pokoknya saya nggak mau ngomong apa-apa. Nanti saja," katanya dengan nada tinggi saat dikonfirmasi Kompas.com terkait penangkapannya.

Perempuan berkacamata itu bahkan berpindah tempat duduk sambil menutupi wajahnya dari kamera wartawan dan menolak untuk wawancara. Sementara itu, Ahmad Farid, pria yang mengaku aktivis LSM yang ikut tertangkap, mengaku ia datang ke SD Tampo, Kecamatan Cluring --lokasi penangkapan-- untuk menemui kawannya seorang kepala sekolah.

"Saya mau ketemu dengan teman yang juga kepala sekolah untuk menawarkan gavalum untuk bangunan sekolahan," jelasnya.

Ia juga mengaku tidak terlibat atas setoran uang tersebut. "Setelah saya pergi kemudian ditelepon sama pak Munir untuk kembali ke sekolahan, terus ditangkap," ujarnya.

Ia mengaku kenal baik dengan Ahmad Munir, kepala UPTD Kalibaru dan juga Ririn Puji Lestari. "Saya ini kan orang lapangan, terus sering juga kerja sama dengan banyak orang, termasuk Pak Munir dan Bu Ririn. Mereka membeli gavalum yang saya tawarkan. Tentu saja saya bertanggung jawab atas gavalum yang memang sesuai dengan spek yang mereka minta," katanya.

Farid juga mengaku heran kenapa Tim Kejaksaan menangkap dirinya untuk diperiksa.

Dikonformasi secara terpisah terkait penangkapan dua oknum PNS dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Plt Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Banyuwangi Dwi Yanto hanya menjawab via sms yang dikirim kepada Kompas.com. "Saya konfirm dulu masalahnya, nggih".

Selasa (9/9/2014), tim Kejaksaan Negeri Banyuwangi menangkap tangan 2 orang oknum PNS dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Ririn Puji Lestari dan Ahmad Munir. Ririn adalah Kepala SD Kalibaru Wetan dan Ahmad Munir sebagai kepala UPTD Kalibaru. Dalam operasi tangkap tangan itu, Kejaksaan juga mengamankan seorang pria yang mengaku aktivis LSM, Ahmad Farid.

Tim Kejaksaan mengamankan uang tunai Rp 211 juta yang diduga setoran 10 persen dari DAK APBN 2014 yang diterima 21 SD di Kabupupaten Banyuwangi.

"Yang berhasil diamankan baru setoran dari 21 sekolahan. Ada kemungkinan jumlahnya lebih, hanya saja belum sempat disetorkan. Nanti akan dikembangkan," jelas Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Paulus Agung.