Jika Tak Dikuasai Preman, PAD dari Parkir di Semarang Bisa Rp 80 Miliar

Hal itu, kata dia, lantaran banyak lokasi parkir dikuasai preman bukan pemerintah kota (pemkot), sehingga pemasukan untuk kas daerah menjadi hilang.

“Saya melihat perparkiran di Semarang itu karut marut akibat Pemkot Semarang 'memelihara' preman yang berlagak ormas. Wali kota tidak tegas. Polisi sudah tahu kalau preman berbaju ormas itu dilindungi pemkot, jadi dibiarkan saja,” kata Djoko kepada Kompas.com di Semarang, Minggu (13/7/2014) malam.

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, lanjut Djoko, pembenahan perparkiran di Kota Semarang semestinya bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Tengah. Oleh karena itu, dia mengusulkan penanganan perparkiran yang buruk itu harus direformasi total.

Dia menilai, pengelolaan parkir dengan pola juru parkir yang ada saat ini perlu disempurnakan. Juru parkir dan pegawai Dinas Perhubungan yang bekerja di lapangan banyak menjadi korban dari preman. Untuk itu, Pemkot Semarang diminta serius bekerja buat melayani rakyat, bukan membohongi publik.

“Yang bisa dilakukan pemkot adalah merombak total pengelolaan parkir. Selama ini, yang diuntungkan hanya pihak ketiga sebagai penikmat terbanyak. Selain itu, pengelolaan parkir jangan dengan cara konvensional, sekarang sudah harus menggunakan sistem berbasis IT untuk menjamin transparansi,” tegas Djoko.

Sistem informasi teknologi (IT), lanjutnya, bisa menjadi fungsi kontrol yang baik terhadap pengelolaan perparkiran agar menjadi lebih efektif. Pengelolaan dengan IT juga bisa mencegah kebocoran sehingga bisa menambah pemasukan maksimal bagi pendapatan asli daerah (PAD).

“Saya sarankan agar ke depan bisa menghindari penarikan langsung. Juru parkir yang ada diberi gaji bulanan. Dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang lebih dari 1 juta, potensi parkir yang dapat diraup bisa mencapai Rp 80 miliar,” kata Djoko.