Kritik tersebut disampaikan Ketua Pepabri Kabupaten Malang Darussalam di Malang, Jumat (20/6/2014). "Jangan ada konflik. Malu antar-senior ribut sendiri. Kita dibawa betul-betul malu," tegas Darussalam.
Menurut Darussalam, pihaknya sangat mengkritik sikap Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar yang juga turut terlibat dalam perseteruan soal dugaan keterlibatan calon presiden Prabowo Subianto dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Selain itu, ia juga memprotes sikap Agum yang telah mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Itu sikap pribadi, bukan organisasi (Pepabri). Dan kita juga punya untuk mendukung salah satu capres. Kita-kita berbeda dengan Pak Agum," tegasnya.
Secara pribadi, Darussalam menyatakan mendukung Prabowo Subianto. Alasannya, Prabowo adalah sosok yang tegas dan layak memimpin bangsa Indonesia.
"Secara organisasi Pepabri dilarang berpihak atau terlibat politik praktis. Hal itu sesuai dengan AD/ART Pepabri. Organisasi (Pepabri) harus netral dan menjaga independensi," ungkapnya.
Sementara itu, Komandan Komando Resor Militer 032 Baladhika Jaya Malang Kolonel Totok Imam menyatakan, TNI tetap menjaga netralitas.
"Kita tidak terpengaruh dengan sikap purnawirawan tentara yang saling mendukung calon presiden," tegasnya.
Jika ditemukan ada personel yang berpihak dan melanggar sumpah prajurit, maka akan dijatuhi sanksi berat. "Hukuman bisa penahanan, penurunan pangkat, hingga pemecatan," tegasnya.
Selain itu, untuk pengamanan pemilihan presiden, pihaknya akan mengerahkan sebanyak 4.800 personel TNI.
"Mereka bertugas untuk berpatroli dan mengawasi wilayahnya. Jika ditemukan pelanggaran, akan berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu dan kepolisian setempat," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.