Pemkot Diminta Beli Semua Wisma di Gang Dolly

Jika pemkot sudah menguasai wisma-wisma di Dolly, kata Ketua DPRD Surabaya Muhammad Machmud, akan lebih mudah untuk memanfaatkan dan merubah fungsinya menjadi sarana yang bermanfaat.

"Pemkot akan lebih leluasa mengubah fungsinya menjadi sarana sosial, sarana ekonomi, dan sarana yang bermanfaat lainnya bagi warga kota," katanya, Jumat (6/6/2014).

Pembelian wisma-wisma itu, kata politisi Partai Demokrat ini, juga otomatis memperkecil ruang gerak pengusaha wisma untuk membuka kembali praktik prostitusi di kawasan itu.

"Kami sudah sampaikan usulan ini ke Bu Wali (Tri Rismaharini,red), sekarang masih menunggu responsnya," jelas Machmud.

Seperti diberitakan, dengan alasan penegakan Perda Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan Pemanfaatan Bangunan untuk Aktifitas Prostitusi, Pemkot Surabaya berencana menutup lokalisasi yang konon menjadi terbesar di Asia Tenggara itu pada 18 Juni nanti atau sebelum masuk bulan puasa.

Namun kebijakan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini atau Risma itu ditolak mentah-mentah oleh kalangan pekerja lokalisasi Dolly, karena mereka merasa pemkot tidak pernah mengajak warga terkait rencana penutupan itu. Mereka juga akan menolak kompensasi dalam bentuk apapun atas penutupan itu.