Janji tersebut, kata Ketua Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Suyitno, diutarakan oleh mantan Camat Sawahan yang kini menjadi pejabat di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya berinisial D.
"Tapi sampai sekarang tidak ada buktinya. Janji itu hanya omong kosong," katanya, Senin (26/5/2014).
Baginya, janji tersebut juga tidak mungkin terealisasi karena jangankan menjamin pekerjaan bagi pekerja Dolly, mengurusi upah buruh di Surabaya saja pemerintah dinilai tidak becus.
"Fenomena PHK sepihak, outsourcing, gaji di bawah UMK, dan masalah jaminan sosial masih banyak terjadi di Surabaya," tambahnya.
Apa pun yang dijanjikan oleh Pemkot Surabaya, kata dia, warga Dolly tetap menolak penutupan dan menolak segala bentuk kompensasi yang ditawarkan.
Siang tadi, puluhan warga Dolly sempat menggelar aksi penegasan menolak penutupan. Mereka menutup jalan Jarak beberapa saat untuk menyampaikan sikap dan aspirasinya.
Seperti diberitakan, Pemkot Surabaya akan menutup lokalisasi prostitusi yang konon pernah menjadi terbesar di Asia Tenggara itu sebelum bulan puasa atau minimal pada 19 Juni nanti. Eks kawasan Dolly akan dibuat sebagai kawasan sentra ekonomi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.