Pekerja di Dolly Bantah Sudah Sepakat soal Kompensasi Penutupan

Ketua Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Suyitno mengatakan, isu itu berkembang setelah ada pemberitaan bahwa warga lokasi prostitusi Dolly sepakat dengan skema kompensasi yang ditawarkan Pemkot Surabaya melalui pertemuan antara Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana dengan warga beberapa waktu terakhir.

"Kami tidak pernah menyepakati kompensasi dalam bentuk apa pun dalam pertemuan dengan Wakil Wali Kota. Jika kami menyepakati kompensasi, berarti kami bersedia digusur, padahal tidak," katanya.

Pihaknya bersama warga tetap menolak penutupan Dolly dan menegaskan tidak akan menerima apa pun bentuk kompensasi yang ditawarkan Pemkot Surabaya.

"Kami akan mempertahankan kawasan ini sampai titik darah penghabisan," ujarnya.

Pertemuan pihak Pemkot dengan warga di lima RW, yakni RW 6, RW 11, RW 3, RW 10, dan RW 12, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, digelar maraton sejak pertengahan Mei sampai 21 Mei lalu. Sebagian pertemuan dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana.

"Jangankan kompensasi, alasan penutupan yang paling logis, sampai saat ini kami belum terima dari Pemkot," tambah Suyitno.

Seperti diberitakan, Pemkot Surabaya akan menutup lokasi prostitusi Dolly yang konon pernah menjadi terbesar di Asia Tenggara itu sebelum bulan puasa atau minimal pada 19 Juni nanti. Eks kawasan Dolly akan dibuat sebagai kawasan sentra ekonomi.