Politik Uang Marak, Panwaslu Hanya Tangkap Bagi-bagi Beras

Hal itu diungkapkan The Hok menyikapi proses hukum kasus dugaan bagi-bagi beras Bupati Semarang Mundjirin yang saat ini tengah disidangkan di PN Kabupaten Semarang. Menurut pria yang juga anggota DPRD Kabupaten Semarang itu, dengan hanya mengungkap kasus bagi-bagi beras Bupati tersebut, output Panwaslu dinilai tidak signifikan.

"Saya melihat Panwaslu kesana kemari tanpa hasil. Masa, sekabupaten sing kecekel mung siji tok (masa yang tertangkap hanya satu saja). Katanya money politic tahun ini lebih gila. Tapi yang menjadi aneh adalah Panwas, tidak ada yang bisa menangkap. Sing kecekel mung beras sekilo tok (yang tertangkap hanya kasus beras 1 kilo saja," kata The Hok, Selasa (22/4/2014) siang.

Ketika ditanya tentang indikasi masifnya praktik politik uang yang terjadi pada Pileg 2014, The Hok berpendapat hal itu sangat mudah ditelusuri dari pengakuan para caleg yang gagal mendapatkan kursi.

"Masalah money politics yang sedemikian hebat tidak bisa tersentuh. Terbukti (caleg) yang gagal mengatakan mereka sudah menyebar Rp 300 juta, sekian juta, itu kan bukti bahwa (money politic) ada. Tapi ternyata Panwas tidak bisa menangkap tangan," lanjutnya.

Satu-satunya caleg dari etnis Tionghoa di Kabupaten Semarang itu melihat kasus yang membelit Bupati Semarang Mundjirin, tidak terlepas dari politisasi pihak luar. Dugaan politisasi itu diperkuat keterangan para saksi dari pihak Panwaslu yang hanya berdasarkan asumsi-asumsi.

"Kasus Bupati Semarang itu bisa saja ditumpangi oleh kepentingan politik lain. Karena sifatnya (kampanye) terbuka di depan pasar seperti itu, beras disitu juga banyak. Bahkan kemarin saya mendengar saksi dari Panwas saat sidang kemarin pun bahasanya hanya asumsi-asumsi yang menurut saya tidak jelas," jelasnya.

Menanggapi pernyataan itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto mempersilakan masyarakat menilai kinerja institusinya. Namun ia mengakui selama tahapan Pileg 2014, pihaknya banyak mendapatkan laporan dan informasi tentang praktik politik uang, namun dari sekian banyak laporan tersebut, tidak dapat ditindaklanjuti lantaran informasinya kurang valid dan ketidaksediaan para pelapor untuk menjadi saksi.

"Kalu secara info-info (money politic) memang santer, fenomenal dan merata. Tapi apakah info itu valid? Setiap kali kita respons, ternyata tidak valid, tidak melihat sendiri, katanya-katanya. Kalupun ada yang menerima atau melihat sendiri, saat akan diproses mereka beralasan takut, tidak berani, tidak mau repot dan sebagainya. Itulah kenyatan di lapangan," kata Agus.