Muktamar PPP Surabaya Tak Kantongi Izin dari Polisi

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, dalam penyelenggaraan forum partai level nasional seperti Muktamar PPP, surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dikeluarkan oleh Mabes Polri. Dalam hal ini, Polda Jatim hanya sebatas merekomendasi permintaan dari panita penyelenggara.

"Namun, karena PPP masih berkonflik, kami tidak merekomendasikan (permohonan izin dari panitia) kepada Mabes Polri," katanya ketika dikonfirmasi, Rabu (15/10/2014).

Meskipun demikian, kepolisian masih memberikan pengamanan kepada forum Muktamar PPP versi Romi, mengingat adanya isu aksi massa dari kubu Suryadharma Ali (SDA).

"Kalau memberikan pengamanan, itu sudah menjadi kewajiban kami. Karena itu, personel tetap kami siagakan," ujarnya.

Siang ini, Muktamar PPP VIII kubu Romi digelar di Gedung Empire Palace, Surabaya, hingga 18 Oktober mendatang. Muktamar diikuti oleh 1.153 peserta. Mereka berasal dari utusan dan peninjau dari DPP, 33 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW), dan 511 Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPP seluruh Indonesia.

Kubu Romi mengklaim telah memiliki izin dari Mahkamah Partai PPP untuk menyelenggarakan Muktamar VIII, menyusul putusan final Mahkamah Partai atas perkara internal partai Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014.