Ketua FGS Samarinda, Abu Bakar Hasan mengatakan, para guru menuntut tunjangan sertifikasi yang masih kurang satu seperempat bulan pada tahun 2011, dan kurang dua bulan pada tahun 2012 senilai total Rp 24 miliar.
“Ya kami memang mengancam akan memboikot UN. Jadi ini janji Pemerintah ini, janji manis di bibir tapi lain di hati. Janji itu mengendap dari tahun 2011 hingga sekarang. Jumlahnya Rp 24 miliar, setiap orang itu tiga juta rupiah, kalau dikali tiga, jumlahnya sembilan juta lebih masing masing orang,” kata Hasan, Jumat (11/4/2014).
Hasan mengungkapkan, FGS sudah berulang kali mendemo pihak Pemkot. Namun Pemkot terus memberi janji, dan mengundur penetapan pengucuran dana sertifikasi tersebut.
“Sudah berkali-kali di demo, hasilnya selalu tak memuaskan. Janji-janji terus. Kami betul-betul tidak diperhatikan ini,” kata Hasan.
Bahkan, lanjut dia, Pemkot berkilah dana insentif itu merupakan dana dari pusat. “Katanya dana dari pemerintah pusat, jadi kami disuruh menunggu lagi sampai akhir tahun 2014, ya tunggu pencairan,” sebutnya.
FGS lalu melakukan pengecekkan. Hasilnya, diperoleh informasi bahwa Disdik Samarinda belum memasukkan data permohonan pencairan tunjangan sertifikasi.
“Kami sudah kroscek ke Pusat, dan Pusat menjawab Pemkot Samarinda melalui Disdik belum mengirim carry over tunjangan sertifikasi tersebut. Padahal pada demo-demo sebelumnya, mereka berjanji tahun 2013 semua persoalan sudah tuntas,” kata Hasan.
Hasan mengaku akan terus menuntut pencairan hak mereka. Jika ancaman boikot UN juga tidak mempan, mereka akan mogok kerja massal pascaUN selesai. “Kami tidak akan berhenti, selesai UN kami mogok massal,” tegasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.