Sampah Menumpuk di Jalan, Bupati Pemalang Sebut Ada Pegawai DLH yang Lakukan Sabotase

PEMALANG, KOMPAS.com- Sudah lima hari sampah tampak berceceran di jalanan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah (Jateng). Salah satunya di Kelurahan Bojongbata, Pemalang.

Kondisi tersebut terjadi karena tak ada truk pengangkut sampah yang beroperasi.

Dari informasi yang diterima Kompas.com, Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pemalang, Kuntoyo, disebut menyembunyikan kunci truk pengangkut sampah. 

Baca juga: Sampah Menumpuk di Jalanan Pemalang, Sudah 5 Hari Belum Terangkut Semua

Selain itu, Kuntoyo melalui surat resmi yang ditandatanganinya, memerintahkan agar seluruh pengemudi truk pengangkut sampah diliburkan. Hal tersebut lantaran belum turunnya anggaran operasional untuk BBM sehingga sampah tak dapat diangkut.

Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengatakan hal tersebut sebagai perbuatan sabotase. Pasalnya, pegawai DLH itu menyembunyikan kunci truk pengangkut sampah.

"Itu murni sabotase yang dilakukan oknum dengan cara menyembunyikan kunci mobil dump truck pengangkut sampah. Dan itu sudah saya perintahkan membuat kunci duplikat agar bisa mengangkut sampah," katanya melalui sambungan telepon, Kamis (20/6/2024).

Dia juga membantah jika belum turunnya anggaran BBM menjadi alasan truk sampah berhenti beroperasi. 

"Itu murni sabotase, bukan soal anggaran," kata Mansur.

Menurutnya, dugaan sabotase merupakan perbuatan berat secara administrasi kepegawaian bahkan bisa naik menjadi perbuatan melawan hukum (pidana). Kendati begitu ia masih mendalami pemeriksaan kepada yang bersangkutan

Sementara itu, Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan DLH Kabupaten Pemalang, Kuntoyo, keberadaannya belum diketahui. 

Terpisah, pegiat lingkungan Kabupaten Pemalang, Andi Rustono mendesak kepada pemerintah daerah agar segera memproses oknum Kepala Unit Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang karena sudah merugikan masyarakat.

"Saya mendesak agar cepat diproses administrasi kepada yang bersangkutan, dan bila perlu laporkan saja secara pidana karena sudah merugikan kepentingan umum," kata Andi