Semua Rencana Telah Dijalankan, Pemkab Blora Optimistis Prevalensi Stunting Jadi 14 Persen pada 2024

KOMPAS.com - Wakil Bupati (Wabup) Blora Tri Yuli Setyawati mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora tetap optimistis prevalensi stunting bisa turun hingga 14 persen pada 2024.

“Untuk target kami pada 2024 itu di angka 14 persen dan Insya Allah kami sangat meyakini,” ungkapnya dalam siaran pers, Kamis (30/5/2024).

Dia mengatakan itu saat memaparkan kinerja Pemkab Blora dalam pelaksanaan 8 Aksi Konferensi Penurunan Stunting Tahun 2024 di Hotel Wujil, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (28/5/2024) hingga Kamis.

Wabup yang akrab disapa Mbak Etik itu mengatakan, keyakinan tersebut didasari berbagai hal, seperti meningkatnya kehadiran balita dan baduta di penimbangan, termasuk identifikasi calon pengantin di semua desa dan kelurahan yang ada.  

Selain itu, penimbangan serentak pada Februari menunjukkan, kehadiran balita dan baduta yang melakukan penimbangan atau (D/S) meningkat hingga 91,2 persen. 

Baca juga: Bupati Blora: Pembangunan Ruas Jalan Jepon-Bogorejo Senilai Rp 6,48 Miliar

“Kami bisa mengantisipasi sejak awal dan bisa melihat dengan lebih mudah apakah ada kasus baru atau tidak,” ujarnya dalam siaran pers.

Dia juga memaparkan, data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Blora mencapai 21,2 persen. 

Persentase tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan pada 2022, yakni prevalensi stunting Kabupaten Blora mencapai 25,83 persen.  

Mba Etik menambahkan, semua kegiatan yang dilakukan Pemkab Blora dalam menangani stunting telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan.

Kegiatan-kegiatan itu, seperti Rembug Stunting di kabupaten, kecamatan, Kelurahan, dan desa. 

Ada pula pembinaan kader pembangunan masyarakat yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Baca juga: Bupati Blora: Pembangunan Ruas Jalan Jepon-Bogorejo Senilai Rp 6,48 Miliar

Kegiatan lainnya adalah Pembinaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.

Ada juga pembinaan Tim Percepatan Penanganan Stunting (TTPS) Kecamatan, Kelurahan, dan Desa, serta Pembinaan Kader Posyandu. 

“Selain itu, kami juga menggandeng tanggung jawab sosial masyarakat (CSR) untuk membantu pembangunan jamban di Kecamatan Todanan,” jelas Ketua Tim Penilai TPPS Blora itu.

Pada kesempatan itu, Mbak Etik juga juga memaparkan praktik baik Kabupaten Blora yang mendapatkan penghargaan Desa Bebas Stunting Award dalam rangka stunting yaitu Gerakan Makan Sebutir Telur (Gemati Lur) kepada Tim Penilai TPPS Provinsi.