Jembatan Lapuk, Anak-anak di Indragiri Hilir ke Sekolah Tantang Bahaya

PEKANBARU, KOMPAS.com - Anak-anak di Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, harus menantang bahaya, setiap kali pergi ke sekolah.

Pasalnya, mereka harus meniti jembatan kayu yang sudah lapuk demi bisa menyeberangi sungai.

Kondisi jembatan kayu itu sudah sangat tak layak digunakan. Sudah lapuk termakan usia.

Namun, tak ada pilihan lain anak-anak itu, selain melewati jembatan yang berada di Jalan Maju Jaya tersebut.

Termasuk saat musim hujan, yang membuat anak-anak dan warga semakin sulit dan berisko untuk melintas.

Sebab, jembatan kayu yang sudah berusia puluhan tahun itu kerap terendam saat debit air sungai meningkat.

Padahal, bagi warga di lingkungan RT 001/RW 001 dan sekitarnya, jembatan ini adalah akses utama mereka dalam beraktivitas.

Baca juga: Banjir di Landak Kalbar Surut, Pengungsi Kembali ke Rumah dan Jembatan Rusak Diperbaiki

Kondisi ini tentu sangat berbahaya, karena sewaktu-waktu jembatan bisa ambruk atau roboh.

"Sudah parah rusaknya jembatan kayu di desa kami ini. Kayu-kayunya sudah lapuk. Lantainya banyak yang bolong," kata Dila (27) dalam perbincangan per telepon, Senin (18/3/2024).

Menurut Dila, panjang jembatan kayu tersebut sekitar 40 meter. Setiap hari lintasannya dilewati warga yang pergi beraktivitas.

Dua hari yang lalu, sebut Dila, jembatan terendam banjir karena sungai meluap. Kondisi itu membuat warga tak bisa melintas.

"Kemarin banjir, tak bisa lewat. Mau pergi shalat tarawih pun tak bisa. Sekarang sudah surut dan bisa lewat," sebut Dila.

Dia juga menyebut, ada beberapa warga yang pernah jatuh saat melewati jembatan itu.

Bahkan, Dila sendiri mengaku pernah jatuh saat melewati jembatan tersebut. "Saya aja kemarin jatuh di situ, karena lantainya licin habis banjir," ujar Dila.

Baca juga: Kronologi Warga Terjatuh Saat Menyeberang Jembatan Rusak di Serdang, Terseret Arus Sungai dan Meninggal

Dia mengatakan, meski ada jalan alternatif di lahan perkebunan, namun itu pun harus melewati jembatan kayu. Kondisi jalannya juga rusak.

"Jalan alternatif ada, masuk ke kebun-kebun sawit. Lewati jembatan kayu yang lapuk juga. Kami tidak sanggup lewat situ. Kalau sudah musim hujan dan banjir, kami tidak bisa lewat," kata Dila.

"Yang kami takutkan bukan hanya banjir, tapi juga takut buaya. Soalnya kemarin ada buaya saya lihat di bawah jembatan," imbuh dia.

Sebagai warga masyarakat, Dila merasa daerahnya dianaktirikan oleh pemerintah. Sebab, jembatan itu tak kunjung dibangun secara permanen.

"Kalau Pemerintah desa tidak sanggup memperbaiki, mestinya kan Pemerintah Kabupaten atau Provinsi membantu bangun jembatan permanen untuk kami di sini."

"Kenapa kami tak diperhatikan. Anak-anak banyak lewat sini pergi sekolah, gimana kalau jembatan roboh pas mereka lewat," ujar Dila.

Selama ini, tambah dia, kerusakan kecil pada jembatan diperbaiki secara swadaya oleh warga dan dengan biaya seadanya.

Baca juga: Drainase dan Jembatan Rusak akibat Banjir di Bima, Kerugian Ditaksir Rp 1,5 M

Kepala Desa Pulau Kecil Muhammad Pawit mengaku, setiap tahun isu ini menjadi prioritas utama di tengah musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Bahkan sejak ia mulai menjabat.

"Cuma masalahnya dana desa kami tidak cukup untuk membangunnya, karena jembatan tersebut tidak bisa pakai cerucuk karena dekat dengan sungai," kata Pawit.

Pawit bilang, pembangunan jembatan secara permanen harus memakai tiang pancang, sehingga sangat besar anggarannya.

Namun demikian, pihak desa tahun ini akan melakukan semenisasi pada jalan alternatif, dengan menggunakan dana desa.

"Jadi, bukan kami pihak desa tidak peduli dengan jembatan itu. Kalau kita paksakan pengerjaannya pakai cerucuk, khawatirnya baru satu tahun tiangnya sudah mereng atau bergeser."

"Karena di sini arus sungainya deras dan jembatan ini panjangnya sekitar 70 meter," kata Pawit.

Akibat kebutuhan anggaran pembangunan jembatan yang sangat besar, Pawit berharap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat membantu.

"Kami pihak desa sangat berharap kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengabulkan permintaan prioritas kami yang setiap tahun kami usulkan," tutup Pawit.