Jokowi Gencar Kunker di Jateng Jelang Pemilu, Pengamat Undip Nilai Daerah 3T Lebih Butuh Perhatian Presiden

SEMARANG, KOMPAS.com - Belakangan Presiden Jokowi gencar melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah. Hal ini menuai kritik di banyak kalangan.

Terlebih usai pernyataannya bila presiden boleh berkampanye asal tidak memakai fasilitas negara.

Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) sekaligus Ketua Bawaslu Pertama, Nur Hidayat Sardini turut mempertanyakan niat kunjungan kerja Jokowi yang fokus berkeliling di Jawa.

Kendati menjadi kewenangan presiden untuk menentukan lokasi kunker, kini masih banyak daerah lainnya di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) yang butuh perhatian Jokowi secara langsung.

Baca juga: Gibran Digugat Wanprestasi oleh Almas Tsaqibbirru ke PN Kota Solo, Ini Penyebabnya

"Kalau di Jateng karakter pembangunan masih bisa dilakukan oleh kepala pemerintahan daerah, pejabat pemerintahan, menurut saya wajar bila ada pertanyaan masyarakat, kok segitu tinggi intens dan frekuensi kepala pemerintahan di level puncak di republik ini memperhatikan Jateng sebegitu seringnya, apakah pembangunan di Jawa memang ada masalah yang luar biasa krusial," tutur dosen FISIP Undip itu, Kamis (1/2/2024).

Tanpa mengesampingkan pertimbangan Jokowi, dia menilai tidak ada masalah serius yang memerlukan presiden untuk turun langsung di Jawa.

Paling tidak masalah kerusakan jalan dan penyaluran bansos dapat ditangani pemda.

"Bandingkan dengan misalnya Papua, di daerah 3T, itu kan sesungguhnya lebih urgent diperhatikan seorang kepala pemerintahan di level pusat. Nah, buat saya prioritas itu yang penting untuk dilakukan. Jawa ini kan masih bisa diselesaikan, paling-paling urusannya soal jalan seperti tempo hari kritik beliau saat kunker di Magelang ya," lanjut dia.

Sosok yang akrab disapa NHS itu menyoroti masalah di Papua baik vertikal maupun horizontal sejatinya patut menjadi prioritas presiden.

Baca juga: Sapa Pedagang di Pasar Kota Wonogiri, Presiden Jokowi Dapati Harga Beras Naik

"Mendingan arahkan perhatian itu ke daerah yang sangat mendesak untuk selalu diprioritaskan seperti di Papua, bahwa Papua masih punya masalah dalam relasi antar kelompok masyarakat secara horizontal. Nah, secara vertikal juga ada problem lain yang dianggap oleh para peneliti dan akademi itu belum selesai, soal ketidakadilan," beber dia.