Des Ganjar, Relawan Kepala Desa NTB untuk Ganjar-Mahfud sebagai Capres-Cawapres 2024

KOMPAS.com - Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Relawan Kepala Desa Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Ganjar (Des Ganjar) mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres dan Cawapres 2024.

Dukungan terhadap Ganjar-Mahfud diikrarkan di hadapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto usai melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Mataram, Minggu (5/11/2023).

Ketua Relawan DesGanjar NTB, Sahril, yang juga Kepala Desa Jeringo, Lombok Barat,  menyampaikan pandangan,bahwa pasangan Ganjar-Mahfud yang akan dapat membangun desa untuk negeri.

Baca juga: Tegaskan Jateng Kandang Banteng, Ganjar: Banteng Kalau Terluka Bukan Nangis, Dia Akan Marah

"Kami berkeyakinan bahwa Ganjar-Mahfud lah solusi terbaik untuk membangun negeri dari desa. Keyakinan tersebutlah kami terpanggil untuk memberikan dukungan secara sukarela tanpa dimintai oleh partai pengusung," kata Sahril.

Sahril menegaskan, anggota DesGanjar berangkat dari hati nurani karena melihat kebutuhan seorang pemimpin kepala pemerintahan yang paham kebutuhan desa seperti Ganjar-Mahfud.

"Sehingga kami melihat bapak Ganjar inilah bapaknya kepala desa, bapaknya masyarakat desa, yang paham kebutuhan desa, sehingga orientasi membangun desa akan lebih maksimal jika terpilih nanti," tegas Sahril.

Ihwal dipertanyakan solidaritas anggota DesGanjar, Sahril menegaskan bahwa akan dibuktikan saat pemilihan pilpres nanti.

"Ini bentuk dukungan kami, ini sebagai sinyal, bentuk komando kepada para kepala desa dan masyarakat desa dan inilah menurut kami yang terbaik untuk membangun desa," jelas Sahril.

Baca juga: Hadir di Acara ICMI, Ganjar Bicara soal Pembangunan Indonesia Timur

Sahril yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Kepada Desa (AKAD) Lombok Barat, menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan atas nama jabatan melainkan personal sebagai kepala desa.

"Kepala desa tidak boleh berpolitik praktis ya, tetapi organisasi atau relawan kepala desa, atau relawan Des Ganjar ini bukan sebagai bentuk jabatannya tapi, bentuk pribadinya," kata Sahril.

Ditegaskannya bahwa tidak boleh ada yang melarang hak politik pribadi seseorang. Hal itu menurutnya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kalau ada yang melarang hak politik para kepala desa itu sudah melanggar HAM, sesuai UU 39 ayat 1 tentang HAM setiap orang berhak menentukan hak politiknya sehingga kami berhak secara pribadi bukan secara jabatan tidak boleh dilarang," kata Sahril.

Menanggapi dukungan para Kades di NTB, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa desa menjadi benteng di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, PDIP terus konsisten memperjuangkan nasib desa untuk menjadi lebih baik sesuai dengan cita-cita politik Bung Karno.

Baca juga: Sandiaga Uno Optimistis Menangkan Ganjar-Mahfud Meski Prabowo Berduet dengan Gibran

Hasto bahkan menyebut Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP pernah membahas isu Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat.

"Ketika PDI Perjuangan mengusulkan di dalam Rapat Kerja Nasional, kesadaran yang dibangun sejak zaman Bung Karno adalah bahwa desa kuat, Indonesia maju dan berdaulat dan itu kami telah bahas di dalam rakernas sebelumnya, Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat," kata Hasto.

Ia mengaku langkah PDIP yang konsisten memperjuangkan nasib desa menjadi lebih baik bukan demi kepentingan politik praktis agar rakyat memilih Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada Pilpres 2024.

"Ini sekali lagi bukan demi kepentinngan elektoral, bapak mendukung pak Ganjar atau Prof Mahfud, bapak mendukung PDIP atau tidak, kami tetap akan memperjuangkan desa," kata Hasto.