7 Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal dan Program Kerjanya

KOMPAS.com - Masa Demokrasi Liberal di Indonesia terjadi pada tahun 1950 hingga 1959.

Periode masa Demokrasi Liberal berlangsung sejak 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959.

Ciri sebuah negara yang menganut Demokrasi Liberal adalah negara dipimpin perdana menteri dan presiden sebagai kepala negara. 

Selama periode tersebut terbentuk sebanyak tujuh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri yang berbeda-beda.

Berikut ini adalah 7 kabinet pada masa demokrasi liberal.

Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal

1. Kabinet Natsir 

Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang ditunjuk presiden dan diresmikan pada tanggal 7 September 1950, berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No 9 tahun 1950.

Kabinet Natsir berlangsung hingga Maret 1951.

Pemimpin Kabinet Natsir adalah Perdana Menteri Mohammad Natsir. Kabinet Nastsir berkoalisi dengan Partai Masyumi bersama Partai Nasional Indonesia.

Baca juga: Kabinet Indonesia Masa Demokrasi Liberal

Program Kerja Kabinet Natsir

Kabinet Natsir mempunyai sejumlah program kerja, yaitu:

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan Pasal 146 dalam UUD Sementara 1950.
3. Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman.
4. Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan.
5. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas dalam bidang kesehatan dan kecerdasan.
6. Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
7. Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat.

2. Kabinet Sukiman

Kabinet Sukiman adalah salah satu kabinet yang dibentuk setelah Indonesia Merdeka.

Pembentukan Kabunet Sukiman pada tanggal 27 April 1951 dan dibubarkan pada tanggal 3 April 1952, sekitar satu tahun kemudian.

Program Kerja Kabinet Sukiman

1. Dalam menjamin keamanan dan ketentraman, negara menjalankan tindakan tegas sebagai negara hukum.
2. Mempercepat Pemilu dan melaksanakan otonomi daerah.
3. Menyiapkan undang-undang mengenai pengakuan Serikat Buruh dan perjanjian kerja sama.
4. Melaksanakan dan membuat rencana kemakmuran nasional dalam jangka penting dengan tujuan meningkatkan sosial ekonomi rakyat.
5. Memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan para petani.
6. Menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif demi menciptakan perdamaian.
7. Memasukkan secepatnya Irian Barat sebagai wilayah Republik Indonesia.

3. Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Baca juga: Kabinet Wilopo: Proses Terbentuk, Program Kerja, dan Penyebab Jatuh

Kabinet Wilopo diketuai oleh Wilopo yang berlangsung pada periode 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953.

Program Kerja Kabinet Wilopo

Dalam memimpin Kabinet Wilopo, Wilopo merumuskan sebanyak enam program kerja.

Program Kerja Kabinet Wilopo tidak jauh berbeda dengan kabinet sebelumnya. Wilopo hanya melengkapi dan menyempurnakan yang dianggap penting.

Hal tersebut tidak lain mengingat Indonesia baru merdeka, sehingga masalah kompleks tidak dapat diselesaikan dalam satu masa kabinet saja.

Berikut ini adalah program kerja Kabinet Wilopo yang diajukan dan diterima oleh presiden.

1. Organisasi Negara

• Melaksanakan pemilihan umum untuk konstituante dan dewan-dewan daerah.
• Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah.
• Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat.

2. Kemakmuran

• Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional terutama bahan makanan rakyat.
• Melanjutkan usaha perubahan agraria.

3. Keamanan