Menyoal Pembunuhan Aktivis Perempuan Papua oleh OPM, Korban Dituduh Sebagai "Agen Intelijen"

Ia mengatakan bahwa kelompok itu percaya Michelle merupakan seorang pembela NKRI yang selama ini mengumpulkan data untuk diberikan kepada pihak TNI-Polri.

Tak hanya itu, kedekatan Michelle dengan mantan Kapolda yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, disebut juga oleh Sebby sebagai alasan menuding Michelle sebagai pendukung NKRI. Oleh karena itu, kelompoknya memilih untuk mengeksekusinya.

“Ibu [Michelle] ini menyamar masuk untuk mengambil data, tempat tinggal lain-lain, supaya tentara bisa operasi senyap untuk bunuh macam itu dia lakukan. Semua data di tangan TPNPB,” kata Sebby kepada BBC News Indonesia.

Baca juga: OPM Klaim Tewaskan 5 Anggota TNI di Wilayah Yahukimo

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa mereka sudah melarang warga memasuki daerah ‘perang’ yang mereka tentukan menjadi delapan wilayah, di antaranya ntan Jaya, Ndugama, Nduga, Puncak dan Yakohimo, Wamena, Puncak Jaya, Sorong, Maybrat, dan Fakfak.

“Wilayah perang yang kami sudah umumkan untuk ditinggalkan wilayah itu. Mereka itu bagian dari nama-nama dari para infiltrasi, spionase, TNI-Polri, spy,” kata Sebby.

Ia menambahkan bahwa konflik di Papua Barat akan terus berlanjut hingga tiga tahun ke depan, dan siapa pun yang menurut mereka terbukti adalah mata-mata atau pendukung NKRI yang masuk wilayah mereka akan ditembak mati.

“Perang revolusi, gerilya, itu sebelum lawan musuh, mata-mata semua harus dibersihkan. Karena mata-mata yang akan memberikan informasi keberadaan pasukan TPNPB, makanya musuh harus langsung membunuh,” ujarnya

"Gencatan senjata menjadi kunci penyelesaikan konflik"

Untuk menghentikan siklus kekerasan yang terus terjadi di Papua, peneliti LIPI Adriana Elizabeth mengatakan harus ada keinginan dari kedua belah pihak, baik aparat keamanan Indonesia maupun TPNPB-OPM untuk berhenti menggunakan kekerasan.

“Kalau yang satu masih merasa terancam, mereka punya senjata, jadi kami harus bersiaga, dan sebagainya, ya [konflik] tidak akan pernah selesai,“ kata Elizabeth.

Kedua pihak, lanjutnya, perlu melakukan gencatan senjata selama kurun waktu tertentu atau jeda kemanusiaan, dengan tujuan membantu atau menolong pihak-pihak yang terdampak konflik.

Tetapi itu hanya solusi sementara, ia mengatakan pemerintah juga harus turun tangan dengan mengadakan perundingan damai dengan kelompok Papua Merdeka. Meskipun ia cukup sadar pemerintah Indonesia menolak untuk bernegosiasi dengan apa yang mereka sebut ‘separatis‘.

Baca juga: Polisi Bantah OPM di Balik Pembunuhan Kepala Distrik dan Pembakaran SMP di Fakfak

“Agendanya tidak bicara merdeka. Tetapi biacara yang lain aja dulu, gitu. Misalnya bagaimana tidak ada tembakan-tembakan lagi, kan itu bisa dipikirkan bersama.

“Itu menurut saya harus dibuka peluang-peluang seperti itu, supaya ada jalan. Kalau tidak, akan begini terus. Kalau dalam situasi curiga, apapun bisa terjadi,“ tegasnya.

Pastor John Djonga mengatakan sejauh ini, hampir semua upaya berdialog dari gereja maupun kelompok kemanusiaan di luar pemerintah dengan kelompok garis keras, Papua Merdeka belum ada yang benar-benar berhasil tembus.

“Itu yang saya tahu. Bukan tidak di dengar, tetapi [saran] tidak dipatuhi oleh kelompok. Untuk bisa berdialog di antara tokoh-tokoh atau orang-orang yang sedang mencari itu damai atau pemerintah, sangat sulit,“ ujar Pastor John.

Namun, menurut Pastor John berdialog dengan TPNPB-OPM juga menjadi semakin sulit sejak muncul kebijakan TNI dari Jakarta yang terus melakukan upaya militer terhadap kelompok tersebut.

Baca juga: TNI Terima 4 Pucuk Senjata Api dari Simpatisan TPN-OPM

“Itu yang menimbulkan juga reaksi dari kelompok teman-teman yang ada di beberapa tempat kelompok garis keras Papua Merdeka,“ katanya.

Oleh karena itu, ia berharap kedua belah pihak mampu mengendalikan diri dan berhenti membunuh orang lain.

“Bagaimanapun juga, entah kelompok yang bertentangan dengan NKRI atau kelompok Papua, mereka harus menghargai hak hidup orang lain,“ tegas Pastor John.