Menyoal Pembunuhan Aktivis Perempuan Papua oleh OPM, Korban Dituduh Sebagai "Agen Intelijen"

Lebih lanjut, ia menyatakan pihak kepolisian masih berupaya mencari letak jasad Michelle dan akan menindak pelanggaran hukum dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tokoh HAM Papua yang juga seorang imam Katolik yang berbasis di Wamena, Pastor John Djonga, mengatakan bahwa Michelle cukup dikenal oleh warga setempat karena ia sendiri merupakan warga Wamena.

“Michelle Kurisi sudah beberapa kali ditegur oleh kelompok itu [TNPB-OPM] tentang aktivitas dia. Aktivitas dia, dia biasa pergi mencari data, mendaftar korban pengungsi dari daerah Nduga lalu ditegur oleh kelompok itu yang ada di daerah Tiom, Kabupaten Jayawijaya,“ jelas Pastor John.

Ia mengatakan bahwa warga setempat hanya mengenalnya sebagai aktivis dan pengusaha, sementara statusnya sebagai ‘intel‘ masih belum jelas kebenarannya.

“Saya pikir memang ini hanya curiga kelompok ini, memang data-data atau informasi yang pasti tentang benar tidaknya bahwa dia bekerjasama [dengan polisi] itu juga masih sesuatu yang sangat rahasia,“ katanya.

Baca juga: 3 Orang Jadi Tersangka Pembakaran di Distrik Kramomongga Papua Barat

Namun, terlepas dari itu, Pastor John menilai tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku sudah melanggar soal hidup orang lain dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.

“Tindakan seperti ini hanya menimbulkan kebencian dan juga bukan saja menimbulkan kebencian tapi juga entah keluarga maupun orang lain merasa itu tambah memperparah semangat perdamaian dan situasi Papua yang semakin memanas.“

Warga sipil jadi korban terbanyak

Dok Polres Nduga Kapolres Nduga beserta Satgas Damai Cartenz melakukan tembakan pembersihan ke area seberang Bandara Kenyam untuk menganggu KKB yang hendak menembaki pesawat, Nduga, Papua Pegunungan, Senin (26/6/2023)

“Pembunuhan terhadap Michelle Kurisi itu jelas. Tindakan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Tidak bisa dibenarkan, apapun alasannya,” kata Usman kepada BBC News Indonesia.

Ia mengatakan bahwa selama ini warga sipil menjadi korban terbanyak selama tiga hingga empat tahun terakhir, sehingga kondisi sudah sangat mengkhawatirkan. Hal itu, sambungnya, tidak bisa dibenarkan walaupun Papua Barat kini berada dalam situasi konflik.

“Saya mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TPNPB yang tidak bisa dibenarkan oleh hukum-hukum konflik bersenjata. Baik itu konvensi-konvensi Jenewa atau hukum-hukum perang. Karena para korbannya itu jelas bukan kombatan,“ ujarnya.

Baca juga: 2 Pejabat Papua Barat Dituntut 7 dan 8 Tahun Penjara dalam Korupsi Tiang Pancang

Peneliti masalah Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth, mengatakan bahwa warga yang tinggal di daerah konflik Papua tidak merasa nyaman. Sebab, warga merasa takut dan khawatir jika perilaku atau tindakan mereka bisa dicurigai oleh kelompok bersenjata dan pada akhirnya ditargetkan juga.

“Siapa melakukan apa kan berarti harus diperhatikan setiap waktu, supaya jelas, ini korbannya memang benar-benar yang dituduhkan itu, atau memang misalnya salah tembak saja,“ ujar Elizabeth.

Menurutnya, TPNPB-OPM melakukan tindakan itu untuk mengirim peringatan kepada dunia luar, bahwa keberadaan mereka masih sangat nyata dan bahwa konflik di Papua masih terus berlangsung.

“Mereka bisa juga melakukan sesuatu yang, walaupun dianggap sadis dan sebagainya,menyatakan bahwa kami eksis dan kami tahu apa yang dilakukan pihak lain. Ini kemudian mereka menyatakan diri seperti ini,“ katanya.

Baca juga: Salju Abadi di Papua Berkurang 0,07 Km Persegi Per Tahun dan Terancam Punah 2025

Pegiat HAM, Theo Hasegem, mengatakan bahwa jika TPNPB-OPM merasa curiga terhadap seorang individu mereka tidak bisa sewenang-wenang merampas nyawa warga tersebut. Melainkan mereka bisa mengusirnya dari wilayah itu.

“Kalau ada kecurigaan seperti itu, yang pertama mereka melakukan penyitaan data. Data kecurigaan itu. Dan kemudian mereka kasih peringatan supaya tidak boleh datang di daerah itu.

“Jadi tidak bisa main eksekusi. Kalau mereka punya dugaan itu mereka harus membuktikan dengan fakta,“ ungkap Theo.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah pusat harus mengambil langkah untuk berdialog duduk sama-sama dengan TPNPB-OPM. Karena kalau tidak, korban-korban akan terus berjatuhan.

“[Ini] tidak bisa dibiarkan kecuali TPNBB itu menyerah atau mengakui diri bahwa kami adalah bagian dari NKRI. Tapi kalau mereka belum, pasti konflik terus akan bertambah,“ kata Theo.

Baca juga: Kapolda Papua Minta Anak-anak Terlibat KKB Ditangkap

Klaim tidak menembak sembarang warga

SEBBY SAMBOM via BBC Indonesia Anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka memegang bendera Bintang Kejora.