Duduk Perkara Mahasiswa UIN Bukittinggi Tolak Kedatangan Gubernur Sumbar, Rektor Minta Maaf

KOMPAS.com - Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Syech M Djamil Djambek, Bukittinggi, Sumatera Barat menolak kedatangan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat datang ke kampus itu.

Mahyeldi awalnya direncanakan memberikan orasi ilmiah saat acara Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi mahasiswa baru, Selasa (22/8/2023).

Penolakan tersebut dikoordinatori oleh Presiden Mahasiswa (persma).

Dalam video yang beredar, Mahyedi terlihat duduk di atas panggung dan sejumlah mahasiswa di lantai atas memasang spanduk penolakan.

Di saat bersamaan, seorang mahasiswa yang diketahui sebagai Presiden Mahasiswa yakni Ahmad Zaki mengambil microphone dan orasi. Lalu sejumlah orang terekam mendatangi Ahmad Zaki untuk merebut microphone.

Baca juga: Alasan Mahasiswa UIN Bukittinggi Tolak Kedatangan Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kampus

Disebut tak peka dengan persoalan warga Air Bangis

Saat dikonfirmasi, Zaki mengatakan penolakan dilakukan karena Gubernur Mahyedi tidak peka dengan persoalan masyarakat Air Bangis, Pasaman yang menolak kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN).

Saat demo, penolakan PSN di Padang, kata Zaki, Gubernur tidak mau mendatangi dan menerima aspirasi mahasiswa.

"Lima hari kami demo di Padang soal PSN itu, Gubernur tidak mau mendatangi dan menerima aspirasi mahasiswa," jelas Zaki.

Ia mengatakan Mahyeldi tidak memiliki waktu untuk urusan menerima asipirasi mahasiswa dan masyarakat. Namun untuk acara seremonil, Sang Gubernur bisa datang.

"Kami menolak beliau datang ke kampus. Kami minta selesaikan dulu persoalan PSN ini," jelas Zaki.

Menurut Zaki, setelah peristiwa tersebut, Mahyeldi dan rombongan kemudian keluar dari aula, lalu pergi.

Baca juga: Datangi Gubernur Sumbar, Rektor UIN Bukittinggi Minta Maaf soal Penolakan Mahasiswa

Rektor minta maaf ke Gubernur Sumbar

Setelah kasus tersebut, pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) M Djamil Djambek Bukittinggi mendatangi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi untuk meminta maaf serta mengklarifikasi peristiwa insiden di kampusnya, Selasa (22/8/2023).

Jajaran pimpinan UIN Bukittinggi itu dipimpin Rektor Ridha Ahida berkunjung ke Istana Gubernur di Padang, Rabu (23/8/2023) malam.

Ridha sengaja datang secara kelembagaan menemui Gubernur Sumbar Mahyeldi untuk mengklarifikasi dan meminta maaf atas insiden yang terjadi di tengah pelaksanaan PBAK, yang diyakini berdampak negatif.

"Kami perlu mengklarifikasi dan meminta maaf secara kelembagaan, karena kami secara lembaga mengundang Gubernur secara resmi sebagai pemateri PBAK bagi mahasiswa baru. Semoga dengan upaya ini, tidak ada lagi informasi yang liar di tengah masyarakat," ucap Ridha saat menemui Mahyeldi.

Baca juga: Pemprov Sumbar Bantah Gubernur Mahyeldi Diusir Saat Datang ke UIN Bukittinggi

Ridha menegaskan, bahwa tidak pernah terjadi aksi pengusiran terhadap gubernur saat insiden oknum mahasiswa menyampaikan kritik itu terjadi.

Sebab faktanya, Gubernur Mahyeldi urung menyampaikan materi karena suasana yang sedang tidak kondusif, sehingga rencana penyampaian materi dari Gubernur Mahyeldi dibatalkan.

"Alhamdulillah, pesan-pesan yang disampaikan Bapak gubernur dalam pertemuan ini akan menjadi catatan khusus bagi kami. Untuk saat ini, kami secara akademik juga sedang memproses oknum mahasiswa yang terlibat dalam insiden tersebut, dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Kode Etik Kemahasiswaan UIN Bukittinggi," kata Ridha.

Gubernur tak masalahkan peristiwa tersebut

Sementara, Mahyeldi menegaskan sama sekali tidak mempersoalkan insiden akibat aksi sejumlah oknum mahasiswa UIN Bukittinggi.

"Kritik secara langsung seperti itu hal biasa bagi kami sebagai penyelenggara pemerintahan. Saya melihat itu hanya wujud mahasiswa menegaskan eksistensi dan ekspresinya. Kami sudah terlebih dulu memaafkan" ucap Mahyeldi.

Ia mengatakan setelah batal memberikan materi kepada mahasiswa baru (Maba) UIN Bukittinggi, tetap melanjutkan pelaksanaan tugas dan kunjungan kerja ke Pasaman dan Pasaman Barat.

Dia juga menyempatkan pulang sebentar melihat orangtuanya di Bukittinggi.

"Sebenarnya, momen memenuhi undangan UIN Bukittinggi itu akan saya gunakan untuk melihat peluang mengembangkan akses jalan menuju kampus yang sempit. Namun, meski pun ada insiden tersebut, rencana mengembangkan akses jalan itu tetap akan diupayakan. Jangan khawatir soal itu. Bukittinggi itu kampung saya. Selama pintu tidak ditutup, saya tetap akan ke UIN Bukittinggi," ucap Mahyeldi lagi.

Baca juga: Mahasiswa UIN Bukittinggi Tolak Kedatangan Gubernur Sumbar

Namun ia meminta agar civitas akademika menjaga suasana kondusif di lingkungan kampus.

"Marwah perguruan tinggi harus terus dijaga. Jika memang mahasiswa ingin mengajukan kritik, pasti ada cara-cara yang lebih baik yang bisa ditempuh. Tugas kampus tentu meningkatkan pemahaman kepada mahasiswanya terkait cara-cara tersebut," ujar Mahyeldi.

Kampus sebut kecolongan

Sementara itu, Kepala Bagian Umum, Akademik, Perencanaan, dan Keuangan UIN Bukittinggi Hendra Nasrul mengaku kecolongan atas insiden penolakan Mahyeldi oleh mahasiswanya.

Menurut Hendra, pihaknya telah mempersiapkan dengan matang kedatangan Mahyeldi di UIN Bukittinggi.

Pihak kampus pun mengaku tidak menduga jika sejumlah mahasiswa akan melakukan aksi penolakan itu.

"Secara lembaga kami tidak ada menolak kedatangan gubernur ke UIN Bukittinggi, waktu itu kami tidak menduga, kami tak menyangka akan ada aksi ini," kata Hendra,

Menurutnya, pihak kampus merasa malu atas insiden penolakan itu.

"Kami merasa ini aib bagi kami, kami sangat malu. Kami tidak menduga ini akan terjadi. Memang kami dari UIN Bukittinggi merasa kecolongan, ujarnya.

Baca juga: Pemprov Sumbar Bebaskan Pajak, Denda dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Penolakan proyek strategis

Latar belakang penolakan kedatangan Gubernur aadalah proyek di Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Sumater Barat.

Sekitar 1.500 warga Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatra Barat, menentang rencana pembangunan kawasan industri petrokimia yang diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Di lokasi itu rencananya akan dibangun kawasan industri yang mencakup kilang minyak, petrokimia, pesawat terbang, smelter nikel, dan lain-lain.

Mereka khawatir kehilangan lahan yang menjadi sumber nafkah selama puluhan tahun.

Proyek yang rencananya dibangun di lahan seluas 30.162 hektar itu “tumpang tindih” dengan lahan perkebunan yang mereka kelola secara turun temurun selama puluhan tahun.

Baca juga: Banyak Lulusan SMP Belum Dapat Sekolah, Gubernur Sumbar Usul Penambahan Rombel SMA

Masyarakat mengklaim baru mengetahui dalam beberapa tahun terakhir lahan yang mereka kelola ternyata masuk dalam kawasan hutan produksi.

Hal tersebut membuat mereka terancam pidana kehutanan ketika menggarap lahan tersebut.

Aksi penolakan selama hampir sepekan di Kota Padang berujung pemulangan paksa ribuan orang dan penangkapan belasan orang oleh aparat.

Suriadi (37), salah satu warga yang turut serta dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat sejak Senin (31/7/2023).

Dia dan ribuan warga lainnya menempuh perjalanan delapan jam dari Nagari Air Bangis ke Kota Padang.

Dia berharap dapat berdialog dengan Gubernur Mahyeldi terkait usulan PSN itu. Suriadi bahkan datang bersama istrinya yang sedang hamil delapan bulan serta ketiga anak mereka.

“Saya sempat bilang ke mereka [anak dan istri] untuk tinggal saja di rumah. Tapi mereka tidak mau, katanya, ‘kami merasa tak aman di rumah’,” tutur Suriadi

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Perdana Putra | Editor : Teuku Muhammad Valdy Arief)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.