Kisah di Balik Larangan Pejabat Masuk ke Dua Dusun di Kediri, Dilatarbelakangi Penyebab yang Berbeda

KOMPAS.com - Aturan unik peninggalan zaman dahulu melarang pejabat masuk wilayah tertentu masih dijalankan warga di dua dusun di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Dua dusun tersebut yaitu Dusun Setono di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih dan Dusun Gempol Garut, Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

Masyarakat di dua dusun itu masih mempercayai aturan melarang pejabat memasuki wilayah dusunnya.

Mereka percaya jika aturan itu dilanggar, maka akan ada konsekuensinya seperti kehilangan jabatan atau jatuh sakit.

Larangan itu bahkan terpampang dalam sebuah plakat yang dipasang di pintu gerbang masuk sebuah gang di dusun tersebut.

Baca juga: Cerita Pengusaha Asal Kediri Kirim Pohon Hias ke Lokasi Proyek IKN

Kepala Bidang Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri Eko Priyatna mengatakan, larangan itu sudah dikenal sejak zaman Belanda, yaitu dengan istilah verboden voor binnenlands bestuur atau larangan masuk bagi pegawai negeri.

"Jadi di wilayah itu para pegawai pejabat dilarang masuk," ujar Eko Priyatna kepada Kompas.com, Rabu (23/8/2023).

Kisah di balik aturan larangan pejabat masuk

Meski memiliki aturan yang sama, namun latar belakang terbitnya aturan di dua tempat itu ternyata berbeda.

Kisah di balik aturan di Dusun Setono bermula dari kisah asmara, yaitu penolakan seorang putri terhadap priyayi yang meminangnya.

Putri yang konon bernama Ambarsari itu kemudian melarikan diri dan bersembunyi di wilayah Setono.

Baca juga: Dusun di Kediri Ini Punya Aturan Aparat dan Priyayi Dilarang Masuk

Untuk melindungi tempat persembunyiannya, dia berujar bahwa siapapun priyayi yang masuk wilayah persembunyiannya akan lengser dari jabatannya.

Sedangkan di Dusun Gempol Garut, Eko Priyatna mengatakan, pelarangannya dipicu oleh pembangkangan warga terhadap pemerintahan penjajahan Belanda.

Masyarakat saat itu menolak aturan-aturan yang dibuat Belanda, misalnya soal tarikan pajak atau hal lainnya yang memberatkan warga.

"(Aturan di) Toyoresmi sebagai wujud penolakan atas pemerintahan yang berbau Belanda. Masyarakat tidak setuju, sehingga ada ujaran pejabat masuk sana akan lengser," lanjutnya.

Disebut mitos bukan sejarah

Cerita yang melatarbelakangi aturan tersebut, menurut Eko, tidak masuk pada ranah sejarah melainkan cenderung mitos.

Baca juga: Dua Dusun di Kediri Punya Adat Unik Larang Pejabat Masuk ke Wilayahnya

Atau tepatnya gugon tuhon, yakni suatu tradisi yang diingat dan dipertahankan di masyarakat setempat secara lisan.

"Bukan ramah sejarah, lebih cenderung ke mitos atau bahasa Jawanya gugon tuhon," kata Eko.

Gugon tuhon itu sendiri, menurutnya, merupakan khasanah budaya yang keberadaannya dilindungi oleh regulasi, yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Terhadap dua gugon tuhon yang ada di Kabupaten Kediri itu, pihaknya telah memasukkannya sebagai Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan telah terdata pada Pokok-pokok Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD).