Keramba Cirata "Overload" dan Merusak Lingkungan, Dedi Mulyadi Minta Pemerintah Rasionalisasi agar Petani Lokal Untung

KOMPAS.com - Jumlah keramba jaring apung yang tersebar di Bendungan Cirata terus bertambah, mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Hal ini membuat Wakil Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah segera melakukan rasionalisasi jumlah keramba jaring di Bendungan Cirata.

Menurut dia, seharusnya jumlah keramba di Cirata berkisar 7.000-an. Namun, kenyataannya ada 40.000-50.000 keramba yang sebagian besar tidak berizin.

“Dari aspek ekonomi di sini saya yakin satu orang luar bisa menguasai 2.000 keramba, dan rata-rata pekerjanya juga bukan orang sini, tapi orang luar juga. Akibatnya, karena dikuasai orang luar, orang lokal bikin lagi di luar zona yang sudah ditentukan,” ujarnya, Kamis (20/7/2023).

Jumlah keramba yang melebihi ambang batas menyebabkan menjamurnya eceng gondok dan limbah pakan yang membuat ikan mabuk hingga akhirnya mati.

Selain itu, kata KDM, dari aspek kepentingan pembangkit listrik juga menyebabkan alat-alat semakin cepat korosi.

KDM mengatakan, dari sisi lingkungan menyebabkan sedimentasi yang menyebabkan umur bendungan berkurang. Ditambah aliran buangan dari bendungan kini sudah berubah menjadi kawasan industri dan perumahan.

“Banyaknya keramba menyebabkan overproduksi dan harga ikan jatuh bisa sampai Rp 12.000. Dulu ketika saya bereskan Jatiluhur, orang lokal banyak yang cepat kaya karena harga ikan bisa Rp 35.000,” ujarnya.

Baca juga: Kritik Seleksi PPPK Berbasis IT, Dedi Mulyadi: Orang yang Rajin Sering Tersingkir karena Proses Digitalisasi

Kondisi Cirata kini semakin diperparah dengan banyaknya sampah yang terbawa dari aliran sungai. Belum lagi kawasan hutan di sekitarnya ditebangi sehingga bisa menyebabkan longsor.

“Saya berikan saran pada Perhutani agar tidak menanam tanaman yang bisa dipanen tapi tanaman kayu yang tidak bisa diperjualbelikan, karena fungsinya konservasi bukan produksi,” tuturnya.

Ia berharap ke depan fungsi Bendungan Cirata bisa kembali dengan hidupnya ekonomi warga lokal. “Sebab logikanya keramba ini untuk mengganti masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaannya, gantinya mereka bisa memelihara ikan di sini,” katanya.

Baca juga: Hadiri Acara Jemput Kemenangan Prabowo, Dedi Mulyadi: Jangan Ada Ketegangan Jelang Pemilu 2024

Ke depan, kata Kang Dedi Mulyadi, rasionalisasi jumlah keramba harus mulai dilakukan. Ia berharap sebagian besar keramba dimiliki oleh warga lokal agar ekonomi terus berputar dan harga ikan relatif menguntungkan.

“Saya minta segera eksekusi, enggak usah rasionalisasi ke 7.000, tapi 15.000 juga sudah cukup menguntungkan petani lokal. Kemudian KKP memberikan bantuan bibit sesuai dengan apa yang diinginkan oleh petani ikan di sini,” ujar Dedi.