Pemprov Dorong Kesadaran Transisi Energi di Jateng Lewat Desa Mandiri Energi Sekaligus Pengembangan EBT oleh PLN dan Pertamina

Bila memenuhi 4 kriteria tersebut, skor 60 persen termasuk kategori inisiatif. Skor 61-70 persen kategori berkembang, dan 71-100 itu kategori mapan.

“Dari hasilnya, pengkategoriannya itu kami buatkan SK kepala dinas ESDM, itu sebenarnya juga keberanian Pemprov Jateng membuat parameter DME,” kata dia.

Pihaknya mengungkapkan tantangan lainnya untuk transisi energi di Jateng.

Yakni institusi ESDM di kabupaten/kota dianggap tidak penting untuk berdiri sendiri.

Ada yang bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Itu masing-masing semangatnya untuk EBT kan tidak sama, tingkat kesadarannya belum sama otomatis pengembangan EBT-nya berbeda,” kata dia.

Sehingga, kewenangan di kabupaten itu kecil. Misalnya, izin pemanfaatan langsung panas bumi di wilayah jarang sekali menjadi perhatian.

“Ternyata literasi EBT untuk tingkatan satuan paling bawah itu belum. Cabang dinas ada, tapi untuk menyentuh kesadaran, 'oh iya harus EBT ya sekarang, ternyata ini ramah lingkungan ya, ini menyumbang emisi ya', belum sampai situ,” imbuh dia.

Oleh karena itu, pihaknya terus mengupayakan sosialisasi hingga lapisan terbawah masyarakat.

Mulai dari persoalan pemanasan global, kebijakan EBT, sampai pentingnya transisi energi.

Lebih lanjut, yang tak kalah penting perlu mendorong perusahaan BUMN seperti Pertamina dan PLN untuk mengambil peran besar dalam transisi energi.

“Kalau DME efeknya (pada emisi karbon) tidak banyak, kalau mau banyak kita mestinya mengandalkan BUMN itu yang pengembangan pembangkitnya gede. Termasuk Pertamina dengan bio kilangnya yang ada EBT-nya,” kata dia.

Sebab, kontribusi DME dalam penurunan emisi karbon tak sebanding dengan dua perusahaan besar BUMN tersebut.

Keduanya memegang kendali besar dalam penyediaan listrik yang masih menggunakan batu bara dan juga BBM.

“Pasokan listrik kita kan surplus, jadi dengan adanya pembangkit EBT dan PLTS Atap, bisa izin, tapi pertimbangannya bagi PLN lebih ketat,” ujar dia.

Baca juga: Diterima di 21 Kampus Luar Negeri, Ini Alasan Alumnus SMAN 3 Semarang Akhirnya Pilih UC Berkeley AS

Ia menyebutkan masih terdapat 40 persen sisa pasokan listrik. Sehingga tidak akan dibiarkan hilang begitu saja dan harus digunakan.

“Tugas terbesar di Pertamina dan PLN sebenarnya. Kalau pemerintah daerah ya pembiayaan yang tidak terlalu besar,” imbuh dia.

Upayanya mendorong EBT di Jateng termasuk memasang PLTS Atap sejak 2019. Kini sudah terpasang di 33 gedung pemprov dengan kapasitas 1.393 Kwp.

Pihaknya menambahkan di luar DME, potensi panas bumi perlu didorong.

Terlebih mengingat potensi listriknya cukup besar, karena kapasitasnya bisa mencapai ratusan megawatt. Di Jateng terdapat Dieng, Guci, Ungaran, Lawu.