Saat Kantor Polisi Diserang Lagi...

KOMPAS.com - Kejadian penyerangan kantor dan fasilitas kepolisian yang terjadi berturut-turut selama kurang dari sebulan harus direspons Presiden Joko Widodo, kata Gufron Mabruri selaku direktur LSM Imparsial.

"Presiden selaku otoritas politik yang membawahi tentara dan polisi harus mendorong upaya pengungkapan dan penyelesaian kasus penyerangan dan yang penting memastikan itu tidak terulang lagi," ujar Gufron.

"Presiden tidak boleh diam. Kalau tidak ini akan terus meluas. Apalagi kalau di balik peristiwa ini [penyerangan Polres Jeneponto] ada relasi dengan aparat terkait," tegas dia.

Penyerangan Polres Jeneponto terjadi pada Kamis (27/4/2023) dini hari, sekitar pukul 01.45 Wita.

Satu pekan sebelumnya, perusakan pos dan pembakaran kendaraan milik polisi terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Baca juga: Penyerangan Mapolres Jeneponto: Kronologi, Penyebab, dan Korbannya

Panglima Daerah Militer XIX/Hasanuddin menyatakan sampai saat ini penyerangan di Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel), tidak ada kaitannya dengan TNI.

Selain itu, identifikasi pelaku masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Komang Suartana mengatakan, saat ini situasi sudah kondusif dan puing-puing juga telah dibersihkan. Barang bukti juga sudah diamankan.

Beberapa pihak menduga, dan beberapa media menyebutkan, penyerangan Polres Jeneponto itu dilakukan oleh oknum TNI.

Namun, Komang mengatakan, kasus ini masih didalami dan “tidak boleh mengait-ngaitkan”.

“[Penyerangnya] Dari OTK [Orang Tak Dikenal] lah, enggak ada yang berani nyerang kantor kalau enggak dari OTK,” jelas Komang kepada wartawan Muh Aidil yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (27/4/2023) siang.

Baca juga: 2 Oknum Anggota TNI Cekcok dengan Polisi di Jeneponto, Pangdam Hasanuddin: Ada Kesalahpahaman

Dia juga mengatakan, Kapolda Sulsel Irjen Setyo Boedi Moempoeni Harso langsung melakukan pengecekan ke Polres Jeneponto untuk tetap memberikan motivasi dan semangat kepada anggota yang bertugas.

Pimpinan Kodam XIV/Hasanuddin, termasuk Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) XIV/Hasanuddin Brigjen TNI Dani Budiyanto, juga berkunjung ke Jeneponto untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (27/4/2023) malam, Kapolda Sulsel dan Panglima Daerah Militer (Pangdam) XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso mengatakan akan bekerja sama untuk mengusut kasus penyerangan Polres Jeneponto secara transparan dan akan memberikan sanksi apabila ada anggota yang salah.

Namun, dalam kesempatan yang sama, Mayjen Totok menegaskan sampai saat ini OTK yang melakukan penyerangan tidak ada kaitannya dengan TNI.

"Mohon tidak membuat berita yang sifatnya belum benar, belum pasti. Mari tunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut," kata dia.

Baca juga: Mapolres Jeneponto Diserang OTK, Kapolda Sulsel Minta Anggotanya Tak Reaktif

Akan tetapi, pengamat militer Khairul Fahmi berpendapat kehadiran pimpinan Kodam di Polres Jeneponto justru menguatkan dugaan bahwa pelaku penyerangan adalah anggota TNI.

Kronologi penyerangan

Penyerangan Polres Jeneponto terjadi pada Kamis (27/4/2023) dini hari, sekitar pukul 01.45 Wita.

Sekelompok orang--beberapa media menyebut jumlahnya sampai 100 orang--melempar batu dan bom molotov ke arah ruangan Propam Polres Jeneponto.

Beberapa kali juga sempat terdengar suara tembakan dari para pelaku penyerangan, berdasarkan keterangan Polda Sulsel.

Bripka Musmuliadi, yang tengah berjaga, mengalami luka tembak di bagian perut. Akibat kejadian itu, personel polisi lainnya langsung mengevakuasi korban sambil menghalau serangan dengan mengeluarkan tembakan peringatan.

Ini merupakan penyerangan kantor polisi kedua dalam dua pekan terakhir di Sulawesi Selatan.

Baca juga: Selidiki Kasus Penyerangan Mapolres Jeneponto, Polda Sulsel Terjunkan Tim Forensik

Sebelumnya, pada 14 April 2023 dini hari, Polres Pelabuhan Makassar, Polsek Pelabuhan, dua pos polisi lalu lintas, dan dua motor dinas juga menjadi sasaran serangan orang tak dikenal.

Pada hari yang sama, Polrestabes Makassar mengungkap penyerangan itu dipicu kesalahpahaman yang berujung dendam antara personelnya dengan prajurit TNI.

Atas kejadian itu, Kapolda Sulsel Irjen Setyo Boedi dan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen Totok Imam Santoso sepakat damai.

Selain di Sulsel, perusakan pos dan pembakaran kendaraan milik polisi terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 20 April.

Kapolda NTT Irjen Johni Asadoma melaporkan empat anggotanya mengalami luka-luka akibat insiden yang dipicu 'kesalahpahaman' anggota Polri dan Polisi Militer Angkatan Darat (POM-AD) yang sedang melaksanakan pengamanan pertandingan futsal setempat.

Baca juga: Pangdam XIV/Hasanuddin Bantah Anggota TNI Terlibat Penyerangan Mapolres Jeneponto

Polda NTT dan TNI dilaporkan membentuk tim investigasi untuk mengusut tindak kekerasan tersebut.

Setelahnya, berdasarkan hasil investigasi, baik TNI maupun Polri akan menghukum personel masing-masing. Hukuman yang akan diberikan bergantung pada hasil temuan penyelidikan.

"Presiden tak boleh diam"

Gufron Mabruri selaku direktur LSM Imparsial menyatakan, rangkaian kejadian penyerangan terhadap fasilitas kepolisian harus direspons Presiden Joko Widodo.

Terlebih lagi, kasus seperti ini bukan persoalan baru.

Selain Imparsial, beberapa organisasi lainnya seperti Centra Initiative, PBHI Nasional, dan ELSAM juga mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) dan Panglima TNI untuk segera memastikan tidak ada lagi tindakan penyerangan dan kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI terhadap fasilitas apa pun.

"Kami mendesak semua pihak, khususnya aparat keamanan untuk memastikan rasa aman masyarakat dan menjaga situasi yang kondusif di semua tempat," tulis keempat organisasi itu dalam siaran pers yang diterima BBC News Indonesia pada Kamis (27/4) malam.

DPR juga diminta melakukan fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan proses hukum berjalan dengan benar dan adil, serta fungsi kontrol sipil yang demokratis.

Pola yang sama dan selalu berulang

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, penyerangan kantor polisi oleh TNI “bukan hal yang baru”, yang biasanya diawali percekcokan atau benturan antar anggota polisi dan TNI di lapangan, “di luar tugas dan fungsi” mereka.

Latar belakang keduanya yang sama-sama dicetak untuk memiliki mental kompetitif dan mental juara, dinilai Fahmi, membuat mereka cepat tersulut emosi dalam menanggapi “persoalan sepele”.

Sebelum kejadian penyerangan Polres Jeneponto, Pangdam Mayjen Totok mengungkap ada kesalahpahaman antara anggota oknum TNI AD dengan oknum Polres Jeneponto.

Namun, dia menegaskan, kesalahpahaman itu "belum dapat disimpulkan sebagai penyebab penyerangan".

Baca juga: Begini Kondisi Polisi yang Tertembak Saat Mapolres Jeneponto Diserang OTK

Dalam beberapa kasus penyerangan kantor polisi, kesalahpahaman selalu disebut sebagai faktor pemicu.

Menurut Direktur Imparsial Gufron Mabruri, “persoalan lama yang sering kali terjadi” ini disebabkan rendahnya tingkat kedisplinan dari para anggota institusi keamanan yang dibarengi dengan “Jiwa Korsa yang tidak ditempatkan pada tempatnya”.

“Misalnya ada konflik yang melibatkan satu, dua orang, kemudian salah satunya dengan membangun solidaritas koprs matra TNI kemudian mengajak anggota lainnya untuk melakukan aksi balas dendam. Ini pola yang banyak terjadi,” kata Gufron kepada BBC News Indonesia, Kamis (27/4/2023).

Seharusnya, lanjut Gufron, jiwa korsa ditempatkan dalam konteks tugas-tugas TNI, bukan dalam konteks untuk “tujuan kriminalitas”.

Kinerja pimpinan dipertanyakan

Khairul Fahmi dan Gufron Mabruri sama-sama menyebut “kontrol internal” sebagai faktor penyebab kekerasan yang selalu berulang antar-anggota kedua lembaga.

Gufron menganggap “lemahnya kontrol internal” menyebabkan anggota TNI “nyelonong” melakukan aksi “vigilante” atau main hakim sendiri.

“Ini pertanyaan buat pimpinan, buat komandan, harus ada evaluasi sejauh mana efektivitas kendali komando, kontrol, pengawasan terhadap pasukannya. Jangan sampai dengan alasan rivalitas antar institusi, sesuatu yang tidak boleh dilakukan, tapi diam-diam disetujui. Itu efek dari sebuah pembiaran,” ujar Gufron.

Menurut Fahmi, pemimpin juga harus menunjukkan “keteladanan dan kemampuan melakukan pengawasan”, jangan malah “larut” dalam solidaritas anggotanya.

Baca juga: Kapolda Sulsel Kunjungi Markas Polres Jeneponto Usai Diserang OTK

“Misalnya ingin memberi contoh adanya sinergitas antara dua kelompok kuat ini, sinergitas yang tulus yang ditunjukkan. Jangan sampai di depan senyam-senyum, salam-salaman, rangkul-rangkulan, di belakang bergosip, bergunjing, saling menjelekkan satu sama lain,” kata Fahmi memberikan saran.

Jangan dibiarkan

Menurut Gufron Mabruri, pembiaran terhadap penyerangan kantor polisi di beberapa wilayah berbeda “tidak bisa dibenarkan” karena akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas kedua institusi keamanan, yang pada akhirnya merugikan publik.

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andi Muhammad Rezaldy mengatakan, konflik antara TNI dengan Polri akan memberikan dampak buruk terhadap situasi keamanan dan pertahanan negara.

"Terlebih, konflik antara dua lembaga yang memiliki massa besar bahkan memiliki wewenang untuk menggunakan senjata akan turut membahayakan masyarakat sipil," kata Andi kepada BBC News Indonesia.

Baca juga: Mapolres Jeneponto Diserang OTK, Bom Molotov Meledak dan Satu Polisi Tertembak

Oleh sebab itu, kata Gufron, masalah ini perlu dibenahi secara tuntas, mulai dari membenahi kedisiplinan, jiwa korsa, kontrol internal, sampai harus ada penegakan hukum

“Mereka itu institusi negara, aparat keamanan, yang seharusnya menjunjung tinggi aturan hukum, kalau mereka melakukan aksi kekerasan, mereka harus mendapat sanksi yang jauh lebih berat dibandingkan ketika pelakunya adalah warga negara,” tegas Gufron.

Menurut hasil pemantauan Kontras, mayoritas kasus kekerasan antara TNI dengan Polri tidak ada penyelesaian secara hukum.

Andi Muhammad Rezaldy menyebut hanya kasus penyerangan Polsek Ciracas diselesaikan lewat jalur hukum.

“Saat ini sudah ada 65 anggota TNI yang diproses secara hukum,” kata Andi.

Sepanjang masa kepemimpinan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, Kontras mencatat setidaknya ada 19 konflik antara TNI dengan Polri, meliputi penganiayaan, penembakan, bentrokan, perusakan fasilitas, dan intimidasi.

Baca juga: Mobil Polisi Ditemukan Hangus Terbakar di Pinggir Sawah, Sempat Hebohkan Warga Jeneponto

“Kami juga mencatat rangkaian konflik yang ada telah berimplikasi 26 korban baik luka maupun meninggal dunia, dengan rinican enam dari TNI dan 20 dari Polri,” ujar Andi memaparkan.

Ketika TNI mendapat lebih banyak sorotan dalam hal ini, Khairul Fahmi mengatakan, Polri juga perlu diingatkan agar para anggotanya “lebih berhati-hati, menjaga sikap, dan perilaku dalam pergaulan di tengah masyarakat”.

“Sebagai lembaga yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat, lembaga ini masih belum cukup berhasil memperbaiki kepercayaan maupun citra dan reputasinya yang memburuk di mata masyarakat setelah didera sejumlah masalah,” ujar Fahmi.

Wartawan Muh Aidil di Makassar, Sulawesi Selatan, berkontribusi dalam artikel ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.