Polda NTT Gunakan Ruko sebagai Pusat Komando Pengamanan KTT ASEAN di Labuan Bajo

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggunakan rumah toko atau ruko sebagai command center (pusat komando) pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Pihak kepolisian menggunakan ruko karena gedung perkantoran di Labuan Bajo sudah penuh dipakai lembaga yang lain.

Kapolda NTT Irjen Pol Johanis Asadoma mengatakan, ruko tersebut terdiri dari dua lantai. Ruko itu milik warga Labuan Bajo.

Baca juga: Kapolda NTT Pastikan Labuan Bajo Kondusif Selama KTT ASEAN 2023

Command center itu akan terhubung dengan sejumlah closed circuit television (CCTV) yang dipasang di sejumlah titik di Labuan Bajo.

"Fungsi ruko untuk keamanan, untuk command center, untuk memonitor semua situasi keamanan di wilayah Labuan Bajo ini," kata Johni saat meninjau Ruko yang akan dijadikan command center tersebut di Labuan Bajo, Selasa (18/4/2023).

Baca juga: Sukseskan ASEAN Summit 2023, 115 Kendaraan Listrik Polisi Tiba di Labuan Bajo

Command center itu berfungsi memonitor pergerakan manusia, pergerakan tamu-tamu dan delegasi, serta pergerakan anggota pengamanan yang ada di lapangan.

"Apakah mereka sudah memasuki posnya atau belum, apakah mereka sudah standby untuk mengamankan rute serta semua kegiatan masyarakat," ujarnya.

Kendati ruko itu masih dalam proses finishing, Kapolda optimis ruko sudah bisa digunakan saat KTT ASEAN pada Mei mendatang.

Johni mengatakan, pihaknya harus memilih ruko tersebut sebagai command center karena semua gedung perkantoran di Labuan Bajo terpakai oleh lembaga lain saat KTT ASEAN.

"Semua tempat-tempat kan penuh, semua kementerian, lembaga terkait itu semuanya butuh ruang untuk kantor, untuk posko. Nah, kebetulan kita dapat di sini sehingga ini nanti akan menjadi posko daripada Polri," jelas Johni.

Terkait CCTV, menurut Johni, akan dipasang di sejumlah tempat di Labuan Bajo.

"Pasti ada beberapa CCTV yang dipasang di persimpangan tempat acara, di ruang-ruang publik tapi jumlahnya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah," katanya.