SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menceritakan bahwa dirinya dicurhati Presiden Jokowi soal keruwetan birokrasi yang masih terjadi.
“Presiden menyampaikan kepada kami, Mas Anas, ini birokrasi ojo mbulet. Ini birokrasi ruwet selama ini. Tanya ini ke sini, ke sini, dan seterusnya,” ungkap Anas, saat menghadiri Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Jateng, yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, pada Kamis (30/3/2023).
Di hadapan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, jajaran wali kota dan bupati, serta OPD terkait, ia mengatakan, selama ini pemerintah masih sibuk siang malam, tetapi hasil tetap belum baik.
“Kita sibuk siang malam, tapi hasilnya kurang baik. Ini menjadi slide wajib saya. Karena birokrasi berdampak, inilah harapan Bapak Presiden,” kata dia.
Ia mengarahkan bupati dan kepala dinas untuk memangkas proses bisnis dalam layanan kepegawaian yang dinilai ruwet. Sehingga, hal itu dapat membereskan tata kelola.
Ia meminta agar progress dari pekerjaan yang dilakukan ASN maupun TNI Polri harus dilaporkan secara berkala.
Paling tidak seminggu sekali untuk terus memantau perkembangannya.
“Kalau saya, saya bikin raport kinerja setiap Jumat. Setiap Jumat ada weekly meeting, ditanya kepala dinasnya, minggu ini, yang kemarin sudah selesai belum. Bapak ibu bupati dan kepala dinas, kalau bapak enggak tanya, ASN enggak jalan, nunggu ditanya, padahal programnya jelas,” ujar dia.
Kemudian, perlu kelincahan dan menetapkan skala prioritas dalam menjalankan dan memilih program. Sebab, masa jabatan terbilang singkat dan waktu yang dimiliki terbatas.
Dijelaskan, RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024.
Pihaknya menetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden.
Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspons yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.
Konsep ini menjadi upaya untuk mengurai dan menjawab akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca juga: Gerombolan Perusak Sepeda Motor dengan Sajam Ditangkap, Polisi Buru Anggota Semarang Gangster
Kemudian, mampu mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan dan mewujudkan kondisi yang diharapkan masyarakat.
“Jadi, kalau ingin nilai RB-nya naik berarti kemiskinannya harus turun, penanganan stuntingnya harus bagus, kemudian investasinya harus naik dan digitalisasinya harus jalan dan hari ini kegiatan di Jawa Tengah adalah kegiatan pertama yang kita gelar setelah road map RB kami perbaiki dan lebih fokus ke RB Tematik dan kami akan lakukan pendampingan untuk rencana aksi sampai besok,” tandasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.