Soal Larangan Pakaian Bekas Impor, Disperindag Flores Timur: Kita Cek Regulasinya

FLORES TIMUR, KOMPAS.com – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Flores Timur, Siprianus Ritan mengatakan, akan mengecek aturan larangan impor barang bekas sebelum memutuskan untuk melakukan penindakan.

“Saya kroscek dulu apakah ada regulasi terkait itu (larangan impor barang bekas) atau tidak,” ujar Siprianus saat dihubungi, Selasa (21/3/2023).

Pihaknya, kata dia, tetap mengikuti arahan pemerintah pusat manakala sudah ada keputusan resmi atau surat edaran terkait larangan tersebut.

Baca juga: Penikmat Thrifting soal Larangan Pakaian Bekas Impor: Enggak Bisa Gitu Dong, Kan Kebebasan Memilih

Meski begitu, hingga saat ini, belum mendapat surat edaran atau imbauan terkait larangan impor barang bekas.

“Kita menunggu keputusan resminya. Pada prinsipnya kita tetap mengikuti arahan dari pemerintah pusat,” katanya.

Sebelumnya larangan soal thrift ini sudah tertulis pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 18 Tahun 2021, tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Hal ini tertera pada Pasal 2 ayat 3 yang tertulis bahwa barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengusulkan larangan thrifting karena dinilai merusak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Baca juga: Soal Larangan Pakaian Bekas Impor, Wali Kota Surabaya Tunggu Aturan Resmi dari Pusat

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bisnis impor pakaian bekas sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri. Ia meminta agar bisnis tersebut ditelusuri dan ditindak.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul. Dan sehari, dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu," ujar Jokowi di Istora GBK, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

"Yang namanya impor pakaian bekas. Mengganggu. Sangat mengganggu industri dalam negeri kita," tambahnya.