MALANG, KOMPAS.com - Paguyunan keluarga korban tragedi Kanjuruhan Kabupaten Malang menyampaikan beberapa poin permintaan kepada Pemerintah, terkait dengan nasib mereka pasca peristiwa maut pada 1 Oktober 2022 lalu.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan silaturahmi yang digelar antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang dengan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan, di Pendopo Kabupaten Malang, pada Sabtu (4/3/2023).
Ketua paguyuban keluarga korban Tragedi Kanjuruhan, Vincensius Sari menyampaikan beberapa poin yang diharapkan keluarga korban tersebut.
Di antaranya keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak yang ayahnya meninggal dalam tragedi tersebut, jaminan kesehatan, serta pendampingan psikologis bagi korban yang masih trauma.
"Beberapa korban selamat ada yang masih mengalami trauma jika bertemu orang banyak. Maka, kami harap, pemerintah memberikan pendampingan untuk pemulihan mereka," ungkap Vincensius.
Berdasarkan data yang dikantongi paguyuban keluarga korban Tragedi Kanjuruhan, ada 34 korban selamat yang masih mengalami trauma.
Kemudian, untuk pendidikan, Vincensius menyebut, ada salah satu anak korban yang sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren.
Ia berharap, pemerintah juga turut membantu pembiayaan pendidikannya.
"Berdasarkan pendataan kami anak korban yang masih menempuh pendidikan di antaranya untuk jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) 2 orang, Sekolah Dasar (SD) 10 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 9 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) 4 orang, dan jenjang pendidikan pondok pesantren 3 orang," ujar dia.
"Kalau untuk anak korban yang menempuh pendidikan jenjang SMA, sudah dibantu oleh Gubernur Jawa Timur," imbuh dia.
Menanggapi hal itu, Bupati Malang, HM Sanusi mengatakan, bahwa harapan yang paling realistis untuk direalisasikan Pemerintah Kabupaten Malang yaitu jaminan kesehatan.
Ia menyebut, siap memberikan jaminan kesehatan penuh, baik kepada korban maupun keluarga korban tragedi Kanjuruhan secara gratis.
"Untuk korban yang selamat, tapi mengalami sakit akibat tragedi, kami jamin perawatan medisnya melalui RSUD Kanjuruhan secara gratis. Begitupun bagi yang ingin kontrol mata, juga gratis melalui Eye Center Kepanjen dan Ken Dedes Eye Center," tutur dia.
"Begitupun juga bagi keluarga korban, juga kami berikan layanan kesehatan gratis dengan persyaratan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," imbuh dia.
Untuk jaminan kesehatan itu, Bupati Malang menyebut, Pemerintah Kabupaten Malang menyediakan anggaran tidak terbatas.
"Untuk anggaran kesehatan tidak terbatas," ujar dia.
Sementara itu, untuk jaminan pendidikan, Sanusi mengatakan, masih akan melihat data yang diajukan, beserta kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki oleh Pemkab Malang.
"Kalau pendidikan akan kami lihat, sesuai kekuatan APBD Kabupaten Malang. Tapi, kalau untuk jenjang pendidikan SD dan SMP pasti kami jamin. Kalau yang lain akan kami usahakan. Seperti yang berada di Pondok Pesantren, coba akan saya usahakan komunikasi dengan pengasuhnya," pungkas Sanusi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.