Ganjar Singgung Soal Moge, Ingatkan ASN Pentingnya Integritas dan Keterbukaan

SEMARANG, KOMPAS.com-Belum lama ini ramai terungkap harta fantastis termasuk moge milik pejabat pajak yang ternyata belum dilaporkan LHKPN.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyinggung hal itu dan menanyakan kepemilikan moge mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik untuk belajar dari pengalaman itu.

“Siapa yang punya motor gede? Ada enggak yang punya? Enggak ada,” kata Ganjar saat memberikan arahan dan membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di BPSDMD Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (28/2/2023).

Baca juga: Gus Mus Komentari soal Jalan Pantura, Ganjar: Saya Urus

Untuk itu, Ganjar meminta ASN untuk menjaga integritas dan mulai terbuka agar peristiwa yang ramai diperbincangkan itu tidak terulang kembali.

"Tentu saja, beberapa kejadian terakhir itu mengingatkan kepada kita, bahwa ASN berintegritas itu penting. Hari ini ada pelatihan kepemimpinan dan mudah-mudahan para peserta, karena ini dari seluruh Indonesia bisa juga berbagi pengalaman, tapi secara terbuka, jangan ditutup-tutupi. Apa yang menjadi pengalaman dalam birokrasi masing-masing, bagikan di sini," katanya.

Ganjar berpesan kepada peserta pelatihan dan seluruh ASN di Indonesia agar bercermin, serta mengoreksi diri masing-masing lebih dahulu.

Salah satunya Ganjar menanyakan para peserta tentang persoalan apa saja yang sering menjadi komplain masyarakat di daerah masing-masing.

"Ternyata dari empat orang yang saya tanya, tiga hal yang paling dikomplain masyarakat itu ada layanan buruk, kurang senyum, tidak cepat, berbelit-belit. Jadi mereka sadar, maka tugasnya adalah membuat inovasi layanan mudah, murah, cepat, dan berintegritas," ungkapnya.

Baca juga: Relawan Ganjar Ngapak: Kami Mendukung Ganjar Jadi Presiden 2024 Menggantikan Jokowi

Terkait integritas dan keterbukaan, Ganjar juga menanyakan peserta soal adanya praktik jual-beli jabatan di daerah masing-masing.

Rata-rata peserta tidak mengaku, tetapi Ganjar justru membuka kasus yang terjadi di Kabupaten Pemalang belum lama ini. Dalam kasus ini, Bupati Pemalang dan sejumlah pejabat lain ditangkap tangan KPK.

"Pasti rata-rata tidak mengaku, tapi hari ini kurang lebih ada 11 orang yang jadi tersangka di Pemalang. Itu untuk pembelajaran, bukan kami mengolok-olok. Kami sampaikan kepada mereka, agar itu tidak terulang," tegasnya.

Ganjar menyampaikan, pelatihan kepemimpinan itu tak hanya sekadar leadership, tetapi juga followership, dan tentu saja membangun nilai-nilai integritas.

Menurut Ganjar, semangat yang diperlukan untuk melayani masyarakat adalah dengan tidak menjadikan pekerjaan sebagai beban, tetapi menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan riang gembira.

"Nggak mudah menjawabnya. Ya, memang semua mengatakan ini adalah tanggung jawab. Tapi, faktanya ada yang mengaku buat KTP lama, ya sudah itu diubah. Apakah aktor, atau orangnya yang nggak mau melakukan, atau sistemnya yang buruk," tambahnya.

Dia berharap, usai mengikuti pelatihan kepemimpinan, masing-masing peserta memiliki proyek perubahan. Minimal melakukan perubahan di tempatnya sendiri, dengan menjadi lebih bermanfaat dan mulai berani terbuka.