Soal Bentrokan di Maluku Tengah, Kapolda Minta Ibu-ibu Redam Amarah Kaum Pria

AMBON, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Irjen Pol Lotharia Latif meminta para ibu-ibu di Desa Wakal dan Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ikut menenangkan situasi di tengah bentrokan antarwarga dua desa itu.

Latif meminta para ibu-ibu meredakan amarah kaum pria yang terlibat bentrokan.

Baca juga: Tembaki Aparat yang Sedang Melerai Bentrokan, Seorang Warga di Maluku Tengah Diburu Polisi

“Seharusnya kalau ada pelaku rusuh dan pelaku pidana, harusnya justru membantu aparat keamanan untuk menangkapnya, karena perilaku yang bersangkutan sangat merusak tatanan yang ada dan masyarakat yang tidak tahu apa-apa malah menjadi korban,” kata Latif di Ambon, Selasa (28/2/2023).

Menurut Latif, kaum perempuan memiliki peran penting untuk meredakan konflik antarwarga. Caranya, para perempuan itu harus menenangkan suami dan anaknya agar tak terbawa emosi.

“Kalau suaminya marah ibunya harus bisa menenangkan, jangan dipanas-panasi,” katanya.

Latif mencontohkan bentrokan warga di Kota Tual yang terjadi beberapa waktu lalu. Bentrokan itu tidak meluas karena peran perempuan yang dominan meredakan konflik.

Saat itu, sejumlah perempuan di Kecamatan Kei turun ke jalan dan meminta para lelaki menghentikan konflik. Usaha para perempuan itu berdampak positif terhadap situasi keamanan di wilayah itu.

“Contoh yang di Tual, ibu-ibu dan perempuan di sana menjadi agen perdamaian, mereka turun ke jalan menyuarakan perdamaian di tengah situasi sedang panas, mereka menenangkan para laki-laki dan hasilnya konflik dapat selesai,” katanya.

Baca juga: Polisi Tangkap 1 Pelaku Tawuran Warga di Desa Tulehu Maluku Tengah yang Tewaskan 1 Orang

Sebelumnya, bentrokan pecah antara warga Desa Wakal dan Hitu, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah. Warga terlibat saling serang pada Senin (27/2/2023) sore.

Ketegangan kedua warga desa ini sudah terjadi berulang kali. Namun, personel keamanan yang disiagakan di perbatasan kedua desa mampu mencegah konflik terbuka antarwarga.