Deklarasi Djuanda: Latar Belakang, Isi, Dampak, dan Tokoh

Dewan menteri, dalam sidangnya pada hari Jum’at tanggal 13 Desember 1957 membicarakan soal wilayah perairan Negara Republik Indonesia.

Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan yang terdiri dari (beribu-ribu) pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri.

Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.

Penentuan batas lautan teritorial seperti termaktub dalam “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” Stbl.1939 No.442 artikel 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka Pemerintah menyatakan bahwa: ”segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia”.

Penentuan batas lautan territorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang.

Pendirian Pemerintah tersebut akan diperhatikan dalam konferensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang akan diadakan dalam bulan Februari 1958 di Jenewa.

Sementara apabila diringkas, berikut adalah 3 isi Deklarasi Djuanda:

1. Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri.

2. Wilayah laut di kepulauan nusantara merupakan kedaulatan mutlak Indonesia.

3. Batas teritorial laut Indonesia sepanjang 12 mil diukur dari titik terluar pulau.

Dampak Deklarasi Djuanda

Deklarasi Djuanda memiliki dampak yang cukup signifikan dalam memperluas wilayah kedaulatan NKRI.

Deklarasi Djuanda membuat luas wilayah Republik Indonesia bertambah 2,5 kali lipat dari luas sebelumnya yaitu 2.027.087 kilometer persegi menjadi 5.193.250 kilometer persegi dengan pengecualian wilayah Irian Jaya yang saat itu belum diakui secara Internasional.

Kemudian tercipta garis batas maya yang mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut yang didasarkan perhitungan 196 garis batas lurus atau straight baselines dari titik pulau-pulau terluar.