KOMPAS.com-Presiden Joko Widodo mengungkapkan pupuk di Indonesia masih mahal harganya dan langka.
Keadaan itu terjadi karena kebutuhan pupuk secara nasional mencapai 13,5 juta ton, tapi yang baru bisa dipenuhi hanya 3,5 juta ton.
"Saya rasakan akhir-akhir ini setiap saya ke desa, setiap saya masuk ke sawah ketemu petani selalu yang disampaikan adalah ‘pak pupuk tidak ada, pak pupuk harga tinggi’. Kalau tak ada, kalau suplainya turun, artinya harga pasti naik otomatis," kata Jokowi saat meresmikan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Lhokseumawe, Aceh, Jumat (10/2/2023), seperti dilansir Antara.
Baca juga: Saat Jokowi Mengaku sebagai Orang Aceh Saat Bagikan KUR di Aceh Utara
Salah satu penyebab kelangkaan pupuk, disebut Jokowi, adalah perang di Ukraina.
Pasalnya, Ukraina yang merupakan salah satu produsen pupuk terbesar di dunia tidak bisa mendistribusikan komoditasnya selama perang berkecambuk.
Untuk itu, Jokowi berharap produksi dari pabrik PT PIM bisa mengurangi kekurangan dari kebutuhan nasional.
“Saya ingin kapasitas yang ada di sini 570.000 ton, dikalikan dua, berarti 1,14 juta ton, itu betul-betul nanti maksimal bisa keluar, sehingga keluhan-keluhan yang ada di petani bisa kita selesaikan,” sebut Jokowi.
Jokowi juga menyinggung ada dua pabrik pupuk di Aceh yang berhenti beroperasi yakni milik PT Aceh ASEAN Fertilizer (AAF), dan milik PT PIM.
Baca juga: Siswa Pedalaman Flores Timur Minta Listrik ke Jokowi, PLN: Proses Survei Lokasi
Kendala operasi dua perusahaan itu dikarenakan tersendatnya pasokan gas.
“Problemnya apa? Ini sudah sejak 2005. Problemnya gas. Apakah kita kalau tidak cukup gas kita dari dalam negeri, apakah tidak bisa kita impor? Agar pabriknya ini jalan. Saya tidak tahu, berpuluh tahun bertahun-tahun kita diamkan saja aset sebesar ini,” cerita Jokowi.
Jokowi kemudian memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjalankan kembali operasi dua pabrik pupuk tersebut di Aceh.
Untuk pengoperasian kembali PT PIM, biaya investasi mencapai Rp 1,7 triliun untuk pembangunan industri NPK, hingga sarana pelabuhan untuk logistik.
“Ini baru dijalankan yang PIM-nya, AAF masih ada banyak masalah yang harus dilihat dan dihitung. Jalan dulu, satu tidak apa-apa. PIM 1 PIM 2 dijalankan, kebutuhan gas dicarikan. Ini kebutuhan dasar yang kita inginkan kok dibiarkan saja,” ujar Presiden Jokowi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.