DPRD dan Pemkab Lumajang Usul Dana Bantuan Parpol Naik 279 Persen

LUMAJANG, KOMPAS.com - Jelang pemilu serentak 2024, dana bantuan politik (banpol) tahun 2023 untuk partai politik di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur diusulkan naik oleh seluruh fraksi partai yang ada di DPRD Lumajang.

Kenaikan yang diusulkan hingga hampir tiga kali lipat untuk setiap suara sah yang dimiliki partai politik yang duduk di kursi dewan.

Tahun 2022, besaran banpol itu Rp 1.792,48 per suara sah. Tahun ini besaran banpol diusulkan senilai Rp 5.000 per suara sah.

Wakil Ketua DPRD Lumajang, Bukasan mengatakan, usulan kenaikan dana banpol telah dihitung oleh tim anggaran sesuai kemampuan daerah.

Baca juga: PDI-P Dapat Dana Parpol Rp 27 Miliar, Bendum: Tak Boleh untuk Kampanye

Menurutnya, usulan kenaikan Banpol juga sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Kabupaten Lumajang dan tengah meminta persetujuan gubernur.

"Usulan itu dari seluruh pimpinan partai di Lumajang. Gayung bersambut karena pemerintah eksekutif juga partainya besar jadi kami sepakat untuk dinaikkan," kata Bukasan melalui sambungan telepon, Jumat (27/1/2023).

Bukasan menyebutkan, dinaikkannya dana banpol untuk menghindari adanya penyelewengan anggaran oleh kader partai politik yang duduk di pemerintahan. Dikhawatirkan mereka menilep uang daerah untuk membantu keuangan partai.

"Biaya operasional untuk kegiatan parpol itu tinggi, baik untuk pengkaderan, diklat, kerja politik, dan sosial kemanusiaan itu tinggi. Kalau keterbatasan anggaran maka peran partai politik di masyarakat juga tidak bisa nampak. Juga untuk menghindari penyelewengan anggaran atau korupsi untuk membantu keuangan partai," tambahnya.

Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sabar Santoso mengatakan, besaran banpol untuk partai politik di Lumajang belum pernah mengalami kenaikan sejak pemilu 2019.

Baca juga: Pemprov DKI Berikan Dana Bantuan Parpol Rp 5.000 Per Suara, Berapa yang Didapat Tiap Partai?

Menurutnya, banpol ini bisa digunakan oleh partai politik untuk kegiatan pendidikan politik dan kebutuhan operasional sekretariat.