SEMARANG, KOMPAS.com - Sebanyak 18.000 pekerja migran Indonesia (PMI) akan dikirim ke Korea Selatan pada tahun 2023 ini. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengakui prospek penempatan PMI ke negeri gingseng masih terbuka lebar.
Menurutnya pekerja Indonesia sangat diminati di Korea Selatan karena dinilai telaten, rapi, dan sangat penurut.
"Itu permintaan Korea (18.000 PMI). Saya sering ketemu dubes negara penempatan, saya tanya kenapa alasan mereka suka dengan orang Indonesia? Mereka jawab karena orangnya atitudenya baik, disiplin, bersih, rapi dan tidak suka membantah" ujar Benny kepada Kompas.com.
Hal itu disampaikan usai Benny meninjau verifikasi dokumen pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CMPI) program government to government (G to G) di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Jumat (27/1/2023).
Para PMI biasanya dibutuhkan di industri manufaktur, perikanan, tenaga medis hingga pengasuh atau perawat lansia di beberapa negara maju.
"Program G to G ini baru di 3 negara. Kalau Korea di manufacturing dan fishing. Untuk Jerman perawat. Kalau Jepang pengasuh lansia dan perawat di rumah sakit. Gajinya besar sampai puluhan juta rupiah," lanjutnya.
Benny menambahkan, Jateng menjadi provinsi dengan peminat CPMI ke Korsel terbanyak, yakni 17.000 dari total 35.000 pendaftar di Indonesia.
Pihaknya mengakui kontribusi PMI terhadap pembangunan negara. Pasalnya PMI menyumbang devisa terbesar kedua Rp 159,6 triliun setelah sektor migas.
Sejumlah upaya dilakukan Benny untuk mengangkat harga diri PMI. Mulai dari pengadaan lounge atau ruang tunggu khusus di enam bandara internasional, kredit atau pinjaman khusus PMI, pelepasan oleh pejabat negara, hingga saat ini menginisiasi program perumahan bagi PMI.
Baca juga: Kepala BP2MI Sebut Sindikat Penyalur PMI Ilegal Dibekingi Oknum Berkuasa
"Dan kami juga mengimbau jangan pernah tergiur tawaran sindikat atau calo yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri secara tidak resmi. Risikonya terjadi eksploitasi kerja, fasilitas yang tidak diberikan, hingga rentan kekerasan fisik atau menjadi korban kekerasan," terangnya.
Lebih lanjut, pihaknya kini mengusulkan kerja sama untuk penempatan PMI G to G di 18 negara untuk mewadahi minat tinggi CPMI.
“Mudah-mudahan Kemnaker menyetujui ada 18 usulan negara yang kita ingin G to G, karena menetapkan negara tujuan skemanya itu bukan kewenangan BP2MI, tapi kewenangan Kemnaker,” tandasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.