Kepala BP2MI Sebut Sindikat Penyalur PMI Ilegal Dibekingi Oknum Berkuasa

SEMARANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebutkan sindikat yang terlibat menyalurkan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal dibekingi oknum penguasa.

“Kita ini diganggu oleh sindikat mafia yang menempatkan pekerja kita secara tidak resmi. Nah kenapa mereka masih ada? Ini yang saya katakan, mereka dilindungi oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan. Ada bekingnya,” kata Benny kepada Kompas.com, Minggu (22/1/2023).

Hal itu disampaikan saat Benny meninjau pelaksanaan verifikasi dokumen CPMI asal Jateng di Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Baca juga: Pekerja Migran Indonesia Jadi Penyumbang Devisa Terbesar Kedua Rp 159 Triliun, Kepala BP2MI Ingatkan Pejabat untuk Tidak Sombong

Keberadaan sindikat itulah yang menghalangi upaya negara memperbaiki tata kelola, memberi perlindungan, meningkatkan pride dan kompetensi PMI.

Merebaknya sindikat penyalur PMI ilegal juga disebut telah menyebabkan ribuan korban jiwa berjatuhan dan terjerat masalah di luar negeri.

Merespon serius hal itu, pihaknya telah melaporkan masalah tersebut kepada Menkopolhukam, Panglima TNI, serta Kapolri.

“Tinggal bagaimana komitmen pimpinan lembaga ini untuk membersihkan oknum-oknum brengsek yang ada di kementrian lembaganya yang terlibat dalam penempatan illegal,” bebernya.

Sebagai tindakan tegas, belum lama ini Benny bahkan mengaku memecat anak buahnya yang terciduk terlibat dalam penempatan PMI ilegal.

“Nomor rekeningnya mengumpulkan uang dari hasil kejahatan itu. Saya pecat padahal pensiunnya tinggal satu bulan. Pensiunnya tinggal satu menit pun tetap saya pecat,” tegasnya.

Baca juga: Jenazah Buruh Migran yang Jatuh dari Apartemen di Malaysia Tiba di Rumah Duka, Disambut Isak Tangis

Dalam rangka memberi sanksi sosial, pihaknya juga menyiarkan pemecatan oknum dalam konferensi pers. Menurutnya itu menjadi bentuk ketegasan bila pihaknya tidak boleh mentolerir aparatur negara terlibat dalam kejahatan, termasuk di lembaga yang dia pimpin sekalipun.

“Perang kita melawan sindikat ini terus kita lakukan, kita tidak ingin ada anak bangsa yang diperdagangkan dan dari situ para sindikat ini menikmati hasil keuntungan yang sangat besar dari bisnis kotor ini. Enggak boleh,” katanya.

Untuk diketahui, Jawa Tengah menjadi langganan daerah dengan peminat calon pekerja migran Indonesia (CPMI) government to government (G to G) ke Korea Selatan terbesar se-Indonesia.

“Dari 35 ribu pendaftar (se-Indonesia) terbanyak Jawa Tengah. Makanya tadi untuk Jawa Tengah 17.563 sendiri. Selalu kalau G to G Korea itu trennya Jawa Tengah terbesar,” tandasnya.