Mendagri Tito Karnavian Ungkap Pemerintah Aceh Masih Bergantung dengan Transfer Pusat

KOMPAS.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan, anggaran Pemerintah Provinsi Aceh masih sangat tergantung dengan transfer dari pemerintah pusat.

Hal yang sama juga disebut dialami oleh pemerintah kabupaten dan kota di Aceh.

“Proporsi anggaran masih besar dari pusat, pendapatan asli daerahnya kecil. Artinya belum ada terobosan kreatif dan belanja anggarannya digunakan lebih besar untuk belanja pegawai dan hanya sekitar 20 persen untuk belanja modal,” kata Tito, di Banda Aceh, Kamis (22/12/2022) seperti dilansir Antara.

Baca juga: Bantuan Logistik Korban Banjir Aceh Utara Disalurkan, Namun Beras Menipis

Pernyataan itu disampaikan Tito di hadapan Pejabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud dalam rapat koordinasi yang juga dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Ketergantungan dengan transfer dana dari pusat, kata Tito, karena minimnya kapasitas fiskal Aceh.

Akibatnya, program yang dijalankan pemerintah di Aceh harus menyesuaikan anggaran tersedia.

“Artinya, jika transfer pusat terkendala maka akan ikut berdampak, tapi apabila daya fiskalnya tinggi dan tidak bergantung pada transfer pusat, maka akan banyak program yang dapat dijalankan karena uang yang tersedia banyak. Aceh merupakan provinsi kelima terbesar alokasi anggarannya,” katanya pula.

Baca juga: Berpelesir dari Lampung ke Aceh via Tol Trans-Sumatera, Segini Tarifnya

Menurut dia, seiring jabatan kepala daerah dari gubernur, bupati dan wali kota dijabat oleh penjabat (Pj), maka ini menjadi momentum memperbaiki manajemen pemerintah dan sistem pemerintahan menuju percepatan pembangunan Aceh.

“Aceh merupakan daerah terbanyak pimpinan daerahnya diemban oleh Pj, dan masa dua tahun ini menjadi momentum untuk perbaikan. Di mana Pj bukan merupakan orang partai politik, bukan pejabat politik dan tidak ada beban serta biaya politik untuk menduduki jabatan ini,” katanya lagi.

Tito juga mengatakan sejak 2008 hingga 2022, pemerintah telah mengalokasikan dana otonomi khusus untuk provinsi ujung paling barat Indonesia itu sebesar Rp 95 triliun.

Baca juga: 10 Kecamatan di Aceh Utara Terendam Banjir 1 Meter

Untuk itu, ia berharap Pj kepala daerah di Aceh bisa menemukan formulasi agar manajemen anggarannya bisa baik dan mengembangkan potensi yang bisa mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Inilah kesempatan emas kita untuk memperbaiki manajemen dengan memperbesar anggaran itu untuk rakyat dan bisa mengembangkan potensi yang bisa mendatangkan PAD, sehingga Aceh bisa maju,” katanya pula.