Lahan Bakal Rumah Jokowi Setelah Tak Menjabat: Kawasan Strategis, Capai Rp 15 Juta Per Meter

SOLO, KOMPAS.com - Lahan yang rencana untuk pembangunan rumah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terletak di kawasan strategis dan harganya belasan juta per-meternya.

Lahan yang diperuntukkan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah tidak menjabat pada 2024 itu terletak di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Baca juga: Lokasi Rumah dari Negara untuk Jokowi di Colomadu, Harga Tanah Per Meter hingga Rp 10 Juta

Peruntukan rumah ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"(Bakal dibangun Rumah Presiden Jokowi) Informasinya seperti itu, harganya sekitar Rp 15 Juta per meter," kata Kepala Desa Blulukan, Slamet Wiyono, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (16/12/2022).

Baca juga: Bupati Karanganyar Sebut Lahan untuk Rumah Jokowi dari Negara di Colomadu Sudah Dibayar

Dia menjelaskan sudah dilaksanakan pengecekan dan pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

"(luas tanah) yang jelas 3 patok, rata-rata per-patok nya 2,700 an meter. Jadi mungkin sekitar 9000 meter," jelasnya.

Seperti diketahui, Kawasan Colomadu, kawasan terpisah dari induknya Kabupaten Karanganyar, tidak tersambung secara geografis dengan daerah lain di Karanganyar. Sehingga, lebih berdekatan dengan Kota Solo, Jawa Tengah.

Selain itu, wilayah Colomadu sangat potensial, karena lokasi itu dekat dengan Bandara Adi Soemarmo. Kemudian, juga berdekatan dengan dua pintu tol yakni Ngasem dan Ngemplak.

"Kawasan strategis banget itu. Jalan utama dari keluar Bandara Adi Soemarmo. Di samping-samping lahan itu banyak pertokoan dan hotel bintang 5," katanya.

Sebelumnya, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan sesuai dengan prosedur bahwa pengadaan tanah di Colomadu tersebut dilakukan oleh Menteri Sekretaris Presiden (Mensesneg).

Tanah tersebut sudah dibayar termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Sedangkan untuk pembangunan rumah, Slamet Wiyono mengaku belum mendapatkan informasi tersebut.

"Kita belum tahu, termasuk peruntukan sebenarnya untuk apa juga belum tahu. Infonya untuk Pak Jokowi," jelasnya.