Demo Tolak Kenaikan NJOP di Labuan Bajo, Massa Aksi Terlibat Saling Dorong dengan Aparat

Ia menyampaikan, selama ini sering terjadi disinformasi, karena proses penyampaian informasi kepada Bupati Manggarai Barat tidak tersampaikan dengan baik, sehingga ia mendesak Bupati Mabar untuk menemui massa aksi.

Namun, Bupati Manggarai Barat tidak kunjung menemui massa.

Sementara ketua KNPI Kabupaten Manggarai Barat, Hasanuddin mengatakan kebijakan kenaikan NJOP dinilai tidak berpihak terhadap kepentingan masyarakat, justru menyengsarakan masyarakat Labuan Bajo.

Baca juga: Penataan Labuan Bajo Diharapkan Gaet 1,5 juta Wisatawan Per Tahun

"Keputusan yang diambil oleh Bupati Manggarai Barat cendrung menyalagunakan wewenangnya dia hanya mementingkan kelompok dan pribadinya tanpa melihat kepentingan masyarakat umum," ungkapnya.

Dampak lain dari kebijakan tersebut, kata dia, adalah saat membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), karena persyaratan utama untuk mengurus sertifikat tanah itu harus bayar BPHTB.

"Masyarakat kecil pastinya menjerit dengan kebijakan ini," tegasnya.

Sementara itu, mewakili Bupati Manggarai Barat, Asisten III Ismail Surdi, menerima pernyataan sikap dari massa aksi. Dia mengatakan akan menyerahkan secara langsung kepada Bupati Manggarai Barat.

Baca juga: 95 PMI Asal NTT Meninggal di Luar Negeri dalam 11 Bulan, Sebagian Besar Pekerja Ilegal

"Mewakili Bupati, saya akan terima aspirasi dari teman-teman. Kemudian saya serahkan aspirasi dari teman-teman semua ke pak Bupati dan tentunya pak Bupati akan mempelajari lebih lanjut," ungkapnya.

Massa aksi pun pulang dengan kecewa lantaran tidak berhasil menemui Bupati Manggarai Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.